IPW: Pimpinan Baru Tak Akan Menjadikan KPK sebagai Pemadam Kebakaran

IPW: Pimpinan Baru Tak Akan Menjadikan KPK sebagai Pemadam Kebakaran
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / AO Rabu, 11 Desember 2019 | 22:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Firli Bahuri dkk tidak akan menjadikan KPK sebagai lembaga pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi. Menurut Neta, Firli menginginkan KPK bertindak preventif dan mampu melakukan deteksi dan antisipatif.

"Dengan demikian, koruptor tidak bagai jamur di musim hujan, Sukamiskin tidak dipadati koruptor, dan uang negara bisa diselamatkan sebelum dicolong para koruptor. Artinya, dalam konsepnya, Firli ingin mengembalikan KPK pada urutan tugas pokoknya," ujar Neta dalam diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" di Warung Upnormal Coffee Roaster, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Neta, hal tersebut telah ditegaskan Firli sebagai ketua baru KPK saat uji kepatutan di DPR yang menyatakan akan mengembalikan KPK ke dalam trek tugas pokoknya. Firli akan mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik, melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang berwenang melakukan pemberantasan, dan melakukan supervisi.

"Secara normatif, apa yang diinginkan Firli dkk juga sesuai amamat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 6, yang menyebutkan tugas KPK meliputi pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dan melaksanakan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap," jelas dia.

Lebih lanjut, Neta mengatakan tugas-tugas KPK tersebut tentunya tidak akan efektif tanpa bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh instansi dan elemen bangsa. Menurut dia, semua pihak perlu bersatu melakukan upaya pencegahan agar tidak ada lagi korupsi.

"Para hakim juga harus konsisten dalam menjatuhkan hukuman. Sebab, pada 2017 hingga 2018, lebih dari 100 koruptor divonis ringan oleh hakim, yakni di bawah 2,5 tahun penjara. Selain itu, tidak pernah ada koruptor yang divonis mati. Padahal, Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor memungkinkan untuk itu. Anehnya, para hakim tidak pernah menggunakan pasal tersebut," kata dia.

Padahal, kata Neta, jika semua pihak konsisten dan aparatur penegak hukum satu kata dengan perbuatan, korupsi bisa diberantas dan dikurangi. Menurut dia, kalau korupsi bisa ditekan, maka anggaran pembangunan lebih bisa diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat, iklim usaha bisa terbangun, serta lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

"Selain sinergi, semua pihak juga ke depan perlu mengawasi kinerja KPK agar konsisten dan tidak melenceng serta tidak diperalat pihak tertentu," tutur Neta.

Neta juga berharap pemerintah segera mengeluarkan setidaknya empat peraturan pemerintah (PP) sebagai penjabaran UU KPK hasil revisi. Empat PP tersebut akan mengatur tugas pokok, kedudukan, peran, kewenangan pimpinan KPK; sistem organisasi tata kerja KPK; SDM KPK beralih status menjadi ASN; dan sistem penggajian pegawai KPK

"PP ini yang menjadi perangkat dan daya dukung agar KPK bisa dikonsolidasikan. Bagaimana KPK bisa berlari cepat memberantas korupsi, jika lembaga itu tidak bisa dikonsolidasikan," ujar Neta.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan lima orang pimpinan KPK periode 2015-2019, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Saut Situmorang, Basaria Pandjaitan, dan Alexander Marwata akan berakhir pada 20 Desember 2019. Mereka akan digantikan pimpinan KPK periode 2019-2023, yaitu Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Alexander Marwata.



Sumber: Suara Pembaruan