DPR: KPK Sudah Menjadi Bagian dari Eksekutif

DPR: KPK Sudah Menjadi Bagian dari Eksekutif
Dari kiri ke kanan, mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Chairul Imam, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, Ketua Presidium IPW Neta S Pane, advokat Petrus Selestinus, dan moderator Ervan Tou pada acara diskusi tentang KPK di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Rabu, 11 Desember 2019 | 22:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengingatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahu diri bahwa mereka telah menjadi bagian dari eksekutif. Menurut Arteria, hal tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kami menekankan bahwa KPK saat ini bagian dari pemerintah pusat. Jadi, jangan protes, jangan demo, jangan mengingatkan presiden. Tahu diri," ujar Arteria dalam diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" di Warung Upnormal Coffee Roaster, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Arteria mengatakan, UU KPK hasil revisi telah menempatkan KPK sebagai lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Menurut dia, salah satu tujuan DPR dan pemerintah melakukan revisi UU KPK agar memberikan kepastian terkait status KPK.

"KPK ini alat negara, lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Jadi, tidak boleh mendikte presiden," tegas Arteria.

Dia juga menandaskan bahwa revisi UU KPK dalam rangka penguatan lembaga KPK yang selama ini belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, kinerja KPK sekarang dengan payung hukum UU KPK lama belum memberikan harapan postitif bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

"UU KPK direvisi karena kita ingin pemberantasan korupsi lebih maksimal, lebih dipercaya, dan lebih tajam ke depannya," kata dia.

Arteria mengatakan, masyarakat juga sudah tidak tepat lagi untuk mempermasalahkan UU KPK yang ada. Pasalnya, seluruh Komisioner KPK yang baru menerima keberadaan UU tersebut. Namun, dia meminta kepada masyarakat agar tetap melakukan pengawasan terhadap kerja KPK agar sesuai dengan harapan dan tidak keluar dari UU yang ada.

"Kita ini semestinya tidak lagi membuat polemik, karena komisioner KPK yang baru tidak menolak UU KPK yang baru. Yang menolak itu pimpinan KPK yang lama," tutur dia.

Karena terdapat sejumlah pengaturan baru dalam UU KPK hasil revisi, kata Arteria, maka pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksanaannya. "Setelah ini akan dibuatkan PP terkait dengan kelembagaan, susunan tugas, kemudian sistem kerja," ujar dia.



Sumber: Suara Pembaruan