Istana Respons Positif Putusan MK Soal Mantan Terpidana

Istana Respons Positif Putusan MK Soal Mantan Terpidana
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Novy Lumanauw / YUD Kamis, 12 Desember 2019 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pihak Istana menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 akan memberikan nilai positif pada proses perkembangan demokrasi Pancasila di negeri ini.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menanggapi putusan MK yang memberi syarat tambahan kepada calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana, yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah inkracht.

“Keputusan MK ini akan memberikan nilai positif bagi proses perkembangan demokrasi Pancasila, sehingga rakyat benar-benar mendapatkan pimpinan daerah yang bersih dan berprestasi agar lahir kesejahteraan rakyat untuk Indonesia Maju,” kata Fadjroel di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Fadjroel mengungkapkan, pemerintah menyambut baik putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan permohonan para pemohon dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2019, yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama lima tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.



Sumber: Investor Daily