Dewas KPK Diharapkan Tak Akomodir Politisi

Dewas KPK Diharapkan Tak Akomodir Politisi
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Hotman Siregar / FER Jumat, 13 Desember 2019 | 17:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan, anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2023 tak terkait partai politik (Parpol). Hal itu untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam formasi dewas KPK.

Nama Dewas KPK Sudah di Kantong Presiden

"Kami pernah menyampaikan agar sebaiknya jangan ada orang yang masih aktif di parpol. Sehingga tidak terkesan nanti ada conflict of interest," kata Arsul Sani di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Menurut Arsul, politikus baru memungkinkan menjadi dewan pengawas KPK bila proses seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang independen. Karena itu, semua warga negara termasuk politikus bisa mengajukan sebagai dewan pengawas dan ikut dalam proses seleksi.

Pegiat Antikorupsi Didorong Masuk Dewas KPK

Hanya saja, khusus untuk periode pertama, dewas menjadi kewenangan penuh presiden. Selanjutnya anggota dewas akan dipilih oleh pansel sebagaimana pimpinan KPK.



Sumber: Suara Pembaruan