Pimpinan KPK Jilid V Belum Tentu Gunakan Kewenangan SP3

Pimpinan KPK Jilid V Belum Tentu Gunakan Kewenangan SP3
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / YS Rabu, 18 Desember 2019 | 18:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V terpilih, Nawawi Pamolango mengatakan, pihaknya belum tentu akan menggunakan kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Meskipun, Pasal 40 UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang baru berlaku 17 Oktober 2019 lalu menyebutkan KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

"Kalau untuk seakan-akan ada ruang (SP3) itu terus kita yang baru ini seakan-akan langsung menggunakan instrumen itu enggak juga. Enggak seperti itu juga," kata Nawawi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2019)

Ditegaskan, penghentian suatu perkara dengan menerbitkan SP3 perlu dilandasi pertimbangan hukum yang kuat. Untuk itu, meski memiliki kewenangan, Nawawi menyatakan KPK tidak akan mengobral SP3.

"Tentu (harus ada pertimbangan hukum). Tidak segampang itu juga," katanya.

Dikatakan, kewenangan yang diatur dalam UU nomor 19/2019 hanya memberikan ruang bagi KPK menerbitkan SP3. Ruang ini diperlukan jika suatu saat terdapat hal-hal yang mengharuskan KPK menghentikan penyidikan, seperti tersangka meninggal dunia.

"Yang jelas UU memberikan ruang bahwa kemungkinan SP3 itu menjadi terbuka. Tentu dilatarbelakangi dengan kemarin misalnya ada yang meninggal karena tidak ada kewenangan itu tidak bisa diapa-apain orang gitu. Itu saja," katanya.

Nawawi hadir di KPK untuk menjalani induksi atau pengenalan Lembaga Antikorupsi sebelum dilantik Presiden Jokowi pada Jumat (20/12/2019).

Dalam induksi hari kedua ini, Nawawi dan pimpinan KPK Jilid V lainnya mendapat pembekalan mengenai bidang penindakan dan pengawasan internal. Meski demikian, kata Nawawi, dalam induksi ini belum dipaparkan lebih rinci mengenai perkara-perkara yang sedang ditangani KPK. Termasuk kasus yang menjadi pekerjaan rumah pimpinan Jilid V nantinya.

"Belum sampai seperti itu. Saya kira itu kan dengan sendirinya akan mereka ini dalam memori serah terima. Baru kita akan tahu. Biasanya dalam memori serah terima itu akan terurai apa saja yang sudah mereka lakukan, tapi yang paling penting bagi kami apa yang belum mereka lakukan dan apa kendalanya. Itu saja," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan