Idrus Marham Mulai Jalani Hukuman di Lapas Cipinang

Idrus Marham Mulai Jalani Hukuman di Lapas Cipinang
Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Idrus Marham menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / FER Rabu, 18 Desember 2019 | 23:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, ke Lapas Klas I Cipinang, Rabu (18/12/2019). Eksekusi ini dilakukan lantaran perkara suap terkait proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Idrus Marham telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Telah dilaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Idrus Marham di lapas klas 1 Cipinang terkait kasus suap PLTU Riau-1," kata Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Idrus. Majelis Hakim Agung sepakat mengurangi hukuman Idrus menjadi 2 tahun penjara dari sebelumnya hukuman 5 tahun penjara di tingkat banding.

Majelis Hakim Kasasi berpendapat Idrus Marham lebih tepat diterapkan dengan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Sebab, Idrus dianggap telah menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar saat itu untuk membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih agar tetap mendapat perhatian dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Tak hanya Idrus, pada hari yang sama, KPK juga mengeksekusi mantan anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso yang menjadi terpidana perkara suap dan gratifikasi. Berbeda dengan Idrus Marham, Bowo dieksekusi ke Lapas Klas I Tangerang.

"Telah dilaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Bowo Sidik Pangarso di lapas klas 1 Tangerang," kata Yuyuk.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo Sidik Pangarso. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Bowo untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis Hakim menyatakan Bowo Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap menerima suap dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono dan General Manager Komersial PT HTK Asty Winasty sebesar USD 163.733 dan Rp 311,02 juta.

Bowo juga terbukti menerima Rp300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera, Lamidi Jimat terkait bantuan mendapatkan proyek penyediaan BBM dan penagihan piutang PT Djakarta Llyod senilai Rp 2 miliar.

Selain itu, Bowo juga terbukti menerima gratifikasi SGD 700 ribu dan Rp 600 juta dari sejumlah sumber dengan nilai yang bervariasi yang berlangsung sejak 2016 saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan anggota Badan Anggaran DPR (Banggar).



Sumber: Suara Pembaruan