Pimpinan KPK Jilid IV Harap Firli Cs Tuntaskan 3 Kasus Besar

Pimpinan KPK Jilid IV Harap Firli Cs Tuntaskan 3 Kasus Besar
Pimpinan KPK 2019-2023. (Foto: Antara)
Fana Suparman / JAS Jumat, 20 Desember 2019 | 11:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV Laode M Syarif berharap Firli Bahuri dan empat pimpinan Jilid V terpilih lainnya dapat menuntaskan tiga kasus besar yang tengah bergulir. Syarif menyebut ketiga perkara ini juga menyedot perhatian masyarakat luas.

"Kita serahkan kepada Pak Firli," kata Syarif di Gedung ACLC, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Tiga kasus tersebut di antaranya dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di Garuda Indonesia yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dan Bos PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo. Setelah proses panjang, KPK telah merampungkan penyidikan kasus ini.

Tim Jaksa KPK telah menyusun surat dakwaan terhadap Emirsyah dan Soetikno serta melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Dengan demikan, KPK tinggal menunggu penetapan Pengadilan untuk jadwal sidang perdana.

"Jadi alhamdulillah setelah kerja sama internasional," ujarnya.

Kasus kedua, kata Syarif, adalah kasus yang baru saja diumumkan penetapan tersangka beberapa waktu lalu. Namun, Syarif tak menjelaskan secara rinci perkara yang dimaksud. Kemudian kasus ketiga adalah dugaan korupsi pemberian SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. KPK telah mengajukan peninjauan kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN.

"Jadi tolong dibantu komisioner yang akan datang mengawal itu dengan baik," tuturnya.

Syarif mengaku sudah memasukkan ketiga kasus itu bersama laporan penanganan kasus lainnya ke dalam memori yang akan diberikan ke komisioner KPK Jilid V saat sertijab di Gedung KPK.

Firli dan empat pimpinan lainnya, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, dijadwalkan dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12). Bersamaan dengan itu, Jokowi juga melantik anggota Dewan Pengawas KPK yang merupakan amanat UU nomor 19/2019 tentang perubahan atas UU nomor 30/2002 tentang KPK. 



Sumber: Suara Pembaruan