Ketua MPR Minta KPK Tepis Apriori Publik dengan Kinerja

Ketua MPR Minta KPK Tepis Apriori Publik dengan Kinerja
Pimpinan KPK periode 2019 - 2023 (kiri ke kanan) Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berfoto bersama jelang pelantikan Pimpinan KPK 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho / YS Jumat, 20 Desember 2019 | 21:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan dirinya mendorong pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukkan kerja nyata.

"Rakyat membutuhkan hasil pemberantasan korupsi bukan sekadar angka yang ditujukan dengan seberapa banyak perkara yang ditangani. Melainkan seberapa besar penyelenggaraan negara bisa berjalan efektifitasnya untuk kepentingan rakyat," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Jumat (20/12/2019).

Bamsoet menjelaskan, hasil survei Transparency International menunjukan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 berada di skor 38. Dari skala 0-100, semakin kecil skornya menunjukan negara tersebut banyak terjadi korupsi.

Dengan skor 38, Indonesia berada di urutan ke-4 negara ASEAN dan urutan 89 dari 180 negara. Artinya, masih kalah dengan Singapura (skor 85), Brunei (skor 63), dan Malaysia (Skor 47).

"Artinya, sejak berdiri pada tahun 2002, kinerja KPK dengan melakukan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) ataupun tindakan lainnya yang oleh publik tak jarang dinilai sporadis, terbukti belum maksimal dalam membersihkan Indonesia dari korupsi," ujar Bamsoet.

Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dilantik di Istana Negara antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri (Kepolisian), dan para komisioner seperti Alexander Marwata (Komisioner KPK 2015-2019), Lili Pintauli Siregar (advokat), Nurul Ghufron (akademisi), dan Nawawi Pomolango (hakim).

Bamsoet menilai KPK juga harus membangun sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan. Bahkan juga ke berbagai lembaga pengawasan lainnya seperti PPATK, BPK, maupun BPKP.

"Pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan oleh KPK seorang diri. Hindari show off maupun ego sektoral kelembagaan," katanya.

Mulai periode ini, KPK memiliki Dewan Pengawas yang juga baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Bamsoet memastikan keberadaan dewan itu bukan untuk menghambat kinerja KPK. Melainkan untuk memastikan KPK selalu berada dalam rel dan koridor hukum yang tepat dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dipilih Presiden Joko Widodo adalah para tokoh dengan rekam jejak luar biasa.

"Siapa yang tak kenal dengan Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan pimpinan KPK. Harjono yang Ketua DKPP, Albertina Ho seorang hakim, Artidjo Alkostar mantan Hakim Agung, dan Syamsudin Haris peneliti LIPI. Integritas mereka tak perlu diragukan," katanya.

Menurut dia, penunjukan kelimanya sekaligus menepis anggapan bahwa keberadaan Dewas KPK akan mengebiri kinerja KPK.

"Justru sebaliknya, Dewas akan semakin memperkuat KPK," pungkas Bamsoet.



Sumber: Suara Pembaruan