2019, MA Jatuhkan Sanksi pada 179 Hakim dan Aparatur Peradilan

2019, MA Jatuhkan Sanksi  pada 179 Hakim dan Aparatur Peradilan
Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali (tengah) didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Non-Yudisial Suwardi (kanan) dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial M Syarifuddin (kiri) membuka sidang pemilihan Ketua Mahkamah Agung di gedung MA, Jakarta, 14 Februari 2017. (Foto: Antara/M Agung Rajasa)
Yustinus Paat / MPA Jumat, 27 Desember 2019 | 19:56 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali, mengungkapkan pihaknya telah menjatuhkan hukuman atau sanksi disiplin terhadap 179 orang hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2019. Sanksi yang diberikan, kata Hatta bervariasi dari sanksi ringan hingga sanksi berat.

"Sepanjang Tahun 2019, MA telah menjatuhkan hukum disiplin terhadap 179 orang hakim dan aparatur peradilan dengan jenis hukuman disiplin berat terhadap 69 orang, hukuman sedang 29 orang, dan hukuman ringan 81 orang," ujar Hatta Ali dalam acara Refleksi Akhir Tahun di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Dari 179 orang yang dikenakan sanksi, kata Hatta, terbanyak merupakan hakim dengan jumlah 85 orang ditambah 1 orang hakim ad hoc. Kemudian disusul 20 orang panitera pengganti, dan 19 orang staf. Badan Pengawas MA, kata Hatta, juga aktif melakukan penindakan.

"Pada 2019, operasi Tim Saber Pungli Badan Pengawasan berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo. Selain untuk menemukan dan menindak pelaku pelanggaran, program ini juga dilakukan untuk shock therapy bagi oknum aparatur peradilan lainnya," ungkap Hatta.

Sebagai mitra strategis, tutur Hatta, MA selalu berkoordinasi dengan Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim Indonesia. Menurut dia, MA 100 persen merespons rekomendasi KY tentang penjatuhan sanksi terhadap hakim terlapor sesuai peraturan yang berlaku. Menurut data Badan Pengawasan, pada 2019 terdapat 41 rekomendasi penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial.

"Semua rekomendasi tersebut sudah direspon dengan rincian sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 19 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut masalah teknis yudisial, 5 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi putusan, dan 6 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor sudah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung atas kasus yang sama," jelas Hatta.

MA, kata Hatta, terus membangun kerja sama yang baik dengan KY untuk menjaga martabat hakim. Karena itu, rekomendasi sanksi terhadap hakim dari KY selalu direspon oleh MA dengan berbagai bentuk tindaklanjut.

"Hal ini merupakan bentuk konsistensi MA dalam melaksanakan Peraturan Bersama dengan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," pungkas Hatta.



Sumber: Suara Pembaruan