6.142 WNI Diselamatkan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

6.142 WNI Diselamatkan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
Ronny F Sompie. ( Foto: Antara )
Gardi Gazarin / BW Rabu, 1 Januari 2020 | 14:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 6.142 warga negara Indonesia (WNI) berhasil diselamatkan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 2019.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah menjalankan komitmen dalam pelayanan keimigrasian, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian.

Pengawasan tidak hanya terhadap warga negara asing (WNA), melainkan juga dilakukan terhadap WNI yang mengajukan permohonan paspor dan berangkat ke luar negeri.

"Permohonan paspor 6.142 WNI tersebut ditunda penerbitannya. Hal itu karena diduga akan menjadi calon pekerja migran Indonesia non-prosedural (PMI-NP). Mereka mengajukan permohonan di 125 kantor imigrasi," kata Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, Rabu (1/1/20202).

Menurut Ronny, sejalan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai PMI-NP, terdapat 799 orang yang ditunda keberangkatannya di tempat pemeriksaan Imigrasi, seperti di bandara maupun pelabuhan laut.

Dalam rangka pengawasan orang asing, hingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 137 Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di seluruh Indonesia. Ada 2.727 Timpora di seluruh Indonesia dan telah melakukan 459 kegiatan bersama.

Untuk penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggar, Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh Unit Pelayanan Teknis Imigrasi telah memberikan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 6.933 kasus.

Repubik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi negara yang warganya paling banyak dikenai TAK, mencapai 916 orang.

Kemudian selanjutnya secara berurutan, adalah Nigeria 560 orang, Afganistan 412 orang, Bangladesh 398 orang, dan Malaysia dengan jumlah 203 orang.

Di samping penindakan melalui TAK (termasuk di dalamnya deportasi), penyidik Keimigrasian juga melakukan proses penyidikan kasus-kasus keimigrasian. Selanjutnya, berkas perkara tindak pidana Keimigrasian diserahkan ke jaksa penuntut umum sebanyak 154 kasus untuk disidangkan di pengadilan negeri.

Pada aspek pelayanan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, telah dilakukan pelayanan terhadap permohonan paspor di mal, kampus, dan kantor, serta mobil pelayanan paspor keliling.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah membentuk 13 Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK), 20 Unit Layanan Paspor (ULP), layanan Keimigrasian di 17 kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), dan 5 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikelola kementerian atau pemda.

Dalam melakukan pelayanan kepada para penyandang disabilitas, lansia, dan anak, Kantor Imigrasi juga menerapkan antrean khusus jalur prioritas dan ruang pelayanan ramah HAM.

Selain itu juga disediakan ruangan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas yang menunggu dideportasi ke negaranya.



Sumber: Suara Pembaruan