KPK Usul Pegawai Tetap Tak Perlu Tes untuk Jadi ASN

KPK Usul Pegawai Tetap Tak Perlu Tes untuk Jadi ASN
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyaksikan penyidik KPK menunjukan barang bukti uang dolar Singapura sebesar 96.700 dalam kasus suap proyek baggage handling system (BHS) atau sistem penanganan bandara untuk 6 bandara di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Kamis, 2 Januari 2020 | 23:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar pegawai tetap tak perlu mengikuti tes untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK berharap usulan ini diakomodasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepegawaian KPK yang sedang disiapkan pemerintah.

"Jadi itu salah satu usulan kami. Ya mudah-mudahan itu yang kemudian bisa sejalan dengan Peraturan Presiden," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/1/2020) malam.

Ali mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah. Saat ini, kata Ali usulan itu masih dibahas lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. KPK sendiri kata Ali, tak ikut membahas soal mekanisme peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Ali mengatakan, total pegawai KPK saat ini mencapai sekitar 1.700 orang. Para pegawai itu terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai ASN yang dipekerjakan.

"Datanya saya mesti cek kembali ya, dari 1.700 sekian itu berapa yang pegawai tetapnya dan pegawai tidak tetap," ujarnya.

UU nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan pegawai Lembaga Antikorupsi merupakan ASN. Sementara Pasal 69C menyatakan, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasar UU tersebut, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden tentang kepegawaian KPK. Selain mengenai status kepegawaian KPK, pemerintah juga menyiapkan dua Perpres lainnya sebagai aturan turunan dari UU tersebut, yakni terkait Dewan Pengawas KPK, dan organisasi KPK.

"Kami memang tidak tahu apa isi Perpres itu. Yang kebetulan dari kami dari Biro Hukum KPK memang tidak dilibatkan untuk membahas itu," kata Ali.



Sumber: Suara Pembaruan