KPK Yakin Perpres Dewas Percepat Tugas Penindakan

KPK Yakin Perpres Dewas Percepat Tugas Penindakan
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / MPA Senin, 6 Januari 2020 | 16:55 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 91 tahun 2019 tentang organ pelaksana Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Perpres yang merupakan turunan dari UU nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK itu telah dinantikan oleh Lembaga Antikorupsi.

Hal ini lantaran dalam menjalankan tugasnya, termasuk memberikan atau tidak memberikan izin kepada KPK untuk menyadap, menggeledah dan menyita, Dewas membutuhkan organ pelaksana diatur melalui Perpres.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri berharap dengan terbitnya Perpres organ pelaksana pengawasan KPK dapat segera terbentuk. Dengan demikian, kerja-kerja KPK, terutama dalam bidang penindakan dapat berjalan secara maksimal.

"Dengan terbitnya Perpres tersebut harapannya Dewas akan segera terbentuk organ kelengkapannya dan tentu secara teknis akan membantu dan mempercepat tugas-tugas KPK terkait teknis izin-izin penyitaan, penyadapan dan penggeledahan dan lainnya," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2020).

Dalam Perpres tersebut disebutkan Dewas membentuk organ pelaksana yang disebut dengan Sekretariat Dewas KPK yang dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat. Sekretariat Dewas KPK mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewas KPK dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang di KPK.

Sekretariat Dewas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPK. Sekretariat Dewas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPK.

Ali mengatakan mekanisme pengisian jabatan Kepala Sekretariat Dewas akan ditentukan oleh Sekjen KPK. Biasanya, kata Ali proses pengisian jabatan di KPK dilakukan dengan mekanisme seleksi. Namun, Ali mengaku tak mengetahui secara pasti kapan seleksi ini akan digelar.

"Sekjen KPK tentu akan menentukan mekanismenya dan yang biasa dilakukan adalah melalui seleksi. Terkait hal itu (seleksi), saya mesti konfirmasi dulu," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan