Pegawai Honorer Ajuan Uji Materi Tiga Pasal UU ASN

Pegawai Honorer Ajuan Uji Materi Tiga Pasal UU ASN
Para pegawai honorer berfoto bersama setelah mendaftarkan uji materi UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Selasa, 14 Januari 2020 | 08:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam organisasi Honorer Menggugat mengajukan uji materi terhadap tiga pasal di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mengaku datang dari berbagai provinsi untuk memperjuangkan hak konstitusional.

Asal para pegawai honorer itu, antara lain, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Sumatra Utara hingga Aceh. Gugatan para guru honorer ini diterima Mahkamah Konstitusi (MK) dan teregister dengan Nomor 1942/PAN.MK/I/2020.

"Apa yang kami lakukan ini bukan perbuatan melawan pemerintah. Kami hanya menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945," kata Koordinator Honorer Menggugat Yolis Suhadi saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Yolis mengatakan pihaknya mengajukan uji materi terhadap Pasal 6 hurup b tentang kriteria ASN, Pasal 58 Ayat 1 dan 2 tentang pengadaan PNS, dan Pasal 99 tentang pengangkatan PPPK. Ketiga pasal ini dianggap bertentangan dengan empat pasal di dalam UUD 1945, yakni Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28D Ayat 2, Pasal 28 I Ayat 2, dan Pasal 28 I Ayat 4.

"Dalam prosesnya nanti, kami juga menyiapkan saksi ahli dan saksi fakta untuk mendukung permohonan tersebut," lanjut Yolis. Dikatakan, para pegawai honorer akhir mengajukan gugatan ke MK, karena pemerintah dan DPR tidak serius menyikapi nasib honorer. Pasalnya, revisi UU ASN tidak kunjung dirampungkan.

"Kami tak ingin menunggu Revisi UU ASN yang dijanjikan oknum DPR, namun kami beranggapan sudah cukup kami memberi kesempatan kepada parlemen dan pemerintah untuk melakukan revisi UU ini," tutur dia.

Dalam kesempatan ini, Yolis mengaku honorer tidak mau menjadi korban janji revisi. Terlebih, pemerintah tidak menawarkan solusi apa pun kepada para honorer.

"Bahkan, saat ini proses rekrutmen PNS sedang berlangsung. Sementara PPPK yang pemerintah janjikan untuk memanusiakan honorer, setelah kurang lebih sembilan bulan setelah pengumuman rekan kami yang lulus tes PPPK, itu pun tak ada kabarnya sampai hari ini. Gaji mereka masih Rp 150.000," ujar dia.



Sumber: Suara Pembaruan