Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Nasib BMN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Nasib BMN

Selasa, 14 Januari 2020 | 11:12 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus secara hati-hati memikirkan nasib Barang Milik Negara (BMN) yang akan ditinggalkan di DKI Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Gagasan untuk memanfaatkan BMN sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau gagasan lainnya yang akan dilakukan, harus selalu memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan BMN seperti gedung-gedung pemerintahan yang berlokasi di DKI sepenuhnya berada berada di bawah kendali Menteri Keuangan.

Praktisi hukum dari firma hukum Dentons HPRP Giovanni Mofsol Muhammad mengungkapkan bahwa menurut pasal 27 PP27/2014, pemerintah pusat hanya bisa meminjamkan atau menyewakan BMN kepada pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 tahun untuk kemudian dapat diperpanjang hanya satu kali. Untuk bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya, pemerintah pusat dapat bekerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta atau BUMN.

“Jadi memang bisa dimanfaatkan menjadi RTH, namun tidak serta-merta,” jelas Giovanni melalui keterangan, Selasa (14/1/2020). Ia menyebutkan bahwa karena kendali BMN berada dibawah Menteri Keuangan, tentunya perlu ada kesepakatan pemanfaatan antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi.

Penggunaan atau pemanfaatan BMN sendiri secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 10 UU 1/2004 mendefinisikan BMN sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Terbatasnya jangka peminjaman BMN kepada pemerintah daerah ini tentu menjadi halangan signifikan pemanfaatan BMN yang akan ditinggalkan pemerintah pusat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apalagi jika Pemprov DKI ingin mengubah BMN yang sudah tidak terpakai di Jakarta menjadi RTH yang tentunya merupakan sebuah proyek jangka panjang.

“Harus dipikirkan bagaimana BMN yang ditinggalkan ini bisa terus produktif, apakah untuk pemerintah daerah, atau swasta, atau untuk kepentingan umum di jangka panjang namun tanpa melanggar batasan sebagaimana disebutkan di atas,” lanjut Giovanni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri pernah mengusulkan bahwa aset-aset BMN dijual melalui lelang untuk membantu membiayai proses pemindahan Ibu Kota, atau pemanfaatan BMN secara langsung, yakni aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta. Sehingga, negara akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Giovanni menilai bahwa salah satu pemecahan dari permasalahan ini adalah dengan menghibahkan BMN yang ditinggalkan ke pemerintah daerah. Hal ini dimungkinkan berdasarkan PP 27/2014, dimana hibah atas BMN dapat dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan, diantaranya untuk kepentingan budaya, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, mekanisme hibahini, tidak akan menghasilkan dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat untuk membangun Ibu Kota baru.

“Sekali lagi semua alternatif solusi ini harus dikaji dan diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar apapun kesepakatan yang diraih oleh pemerintah pusat dan daerah, BMN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program pemerintah daerah sekaligus juga membantu kebutuhan dana pemerintah pusat untuk membangun ibukota baru, dan tentunya perlu didukung oleh seperangkat ketentuan peraturan baru yang memayungi langkah yang akan diambil,” tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pelindo III Sabet 7 Penghargaan K3

Direktur SDM Pelindo III Toto Heli Yanto menjelaskan bahwa penghargaan ini adalah bukti bahwa sebagai BUMN, perseroan mampu menerapkan K3 dengan baik.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Warga Mulai Terganggu Aktivitas Keraton Agung Sejagat

Warga menganggap ritual sesembahan menyimpang dari ajaran Islam.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Soal Penggeledahan Kantor PDIP, Ketua Komisi III: Penegakan Hukum Harus Independen dan Profesional

Soal indikasi penghalangan penggeledahan Kantor DPP PDIP, Herman Herry melihat isu itu masih simpang siur, belum ada keterangan resmi dari KPK.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Periksa Politikus PKB, KPK Dalami Aliran Dana Suap Imam Nahrawi

Tim penyidik nampaknya mulai memeriksa para saksi yang berasal dari unsur legislatif.

NASIONAL | 14 Januari 2020

KPU Akan Kooperatif dalam Proses Penyidikan Kasus Wahyu Setiawan

KPU tidak akan menghalang-halangi KPK dalam penyelidikan kasus ini.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Pegawai Honorer Ajuan Uji Materi Tiga Pasal UU ASN

Pemerintah dan DPR dianggap tidak serius menyikapi nasib para pegawai honorer.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Romy Sebut Tokoh NU Titipkan Haris Hasanuddin untuk Jadi Kanwil Kemag

Kiai Asep mempromosikan Haris sebagai santrinya dan menitipkan Haris sebagai Kakanwi

NASIONAL | 13 Januari 2020

Mentan Syahrul Paparkan Terobosan Majukan Pertanian

Panen raya akan dimulai dari bulan Maret -April di lahan seluas 5 juta hektare

NASIONAL | 14 Januari 2020

Waspadai Gelombang Tinggi di Laut Jawa Bagian Barat

Gelombang tinggi mencapai 1-1,5 meter berpeluang terjadi di Laut Jawa bagian barat pada Selasa pukul 07.00-19.00 WIB.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Ungkap Pembunuhan Hakim, Kapolda Sumut Terima Penghargaan

Pemberian penghargaan Promoter Reward oleh Lengkapi ini juga dihadiri oleh Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto bersama pejabat utama (PJU) Pol

NASIONAL | 14 Januari 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS