Dewan Pengawas Bantah Perlambat Penyidikan KPK

Dewan Pengawas Bantah Perlambat Penyidikan KPK
Dewan Pengawas (Dewas) KPK membantah pihaknya lambat memberikan izin penggeledahan terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. ( Foto: Beritasatu TV )
Aichi Halik / AHL Selasa, 14 Januari 2020 | 17:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK membantah pihaknya lambat memberikan izin penggeledahan terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Dewan Pengawas KPK telah menerbitkan surat izin penggeledahan 1x24 jam setelah permohonan penggeledahan mereka terima dari penyidik KPK.

"Terserah kapan dia orang mau menggeledah, itu tidak kita campuri tetapi kita memberikan izin setelah 1x24 jam permohonan itu disampaikan," kata Tumpak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Tumpak mengatakan, Dewan Pengawas KPK hanya bertugas memberikan izin atas permohonan penggeledahan yang diajukan oleh pimpinan KPK, dan izin tersebut bersifat rahasia.

"Izin itu merupakan suatu informasi yang bukan untuk bebas disampaikan kepada publik, dia termasuk yang dikecualikan dari undang-undang informasi keterbukaan," ujar Tumpak.

Sementara itu, mengenai waktu penggeledahannya, hal itu diserahkan kembali kepada penyidik karena berkaitan dengan strategi penyidikan.

"Itu bukan menjadi masalah di kami. Itu di sana punya strategi juga, penyidik punya strategi kapan mau menggeledah, bukan harus ini hari (menggeledah)," kata Tumpak.

Tumpak juga mengingatkan bahwa izin penggeledahan, penyitaan, maupun penyadapan hanya berlaku 30 hari sejak izin diterbitkan.

Oleb sebab itu, ia pun menolak bila Dewan Pengawas KPK disebut sebagai penyebab lambatnya proses penggeledahan dalam kasus ini.

"Enggak usah khawatir, omong kosong orang bilang, 'Dewas itu memperlama-lama'. Enggak ada itu, contohnya (penggeledahan) di KPU cuma berapa jam saja sudah jadi," kata Tumpak.

Adapun KPK menggeledah ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Senin (13/1/2020) kemarin. Padahal, Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (9/1/2020).

Lambatnya penggeledahan itu dikhawatirkan sejumlah pihak dapat membuat barang bukti yang diperlukan lenyap atau rusak.



Sumber: BeritaSatu TV