Sudah ke Singapura, KPK Baru Minta Harun Masiku Dicegah

Sudah ke Singapura, KPK Baru Minta Harun Masiku Dicegah
Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Selasa, 14 Januari 2020 | 20:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah caleg PDIP, Harun Masiku bepergian ke luar negeri. Surat permintaan cegah ini dilayangkan KPK pada Senin (13/1/2020) kemarin terkait penyidikan kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR yang menjerat Harun sebagai tersangka.

"(Surat) Per kemarin ya, hari Senin," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ditjen Imigrasi menyebut Harun Masiku telah meninggalkan Indonesia menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020. Dengan demikian, Harun telah berada di Negeri Singa dua hari sebelum KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya pada Rabu (8/1/2020). Berdasarkan informasi dari Imigrasi hingga saat ini belum ada informasi lalu lintas Harun kembali ke Indonesia.

Ali menyatakan, permintaan cegah ke Ditjen Imigrasi ini bukan hanya untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri. Dengan surat permintaan itu, KPK dengan bantuan Ditjen Imigrasi dapat memonitor lalu lintas Harun atau pihak lainnya.

"Pencegahan untuk memonitor keluar masuknya lalu lintas orang, dari kita dari dalam (negeri) untuk keluar (negeri)," katanya.

Meski diketahui kabur sebelum OTT terjadi, KPK hingga saat ini belum meminta Polri menetapkan Harun sebagai buronan dan memasukan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO). Ali menyatakan, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu keberadaan Harun. Ali menegaskan, KPK tidak ragu meminta bantuan Interpol untuk membekuk Harun jika berada di luar negeri.

"Untuk proses berikutnya kita melakukan upaya cegah lebih dahulu. Jika kemudian nanti ternyata tidak ditemukan lebih lanjut tentunya ada proses-proses. Seperti yang kami sampaikan kemarin kita akan membangun kerjasama internasional dengan Interpol dengan Kementerian Luar Negeri termasuk bagian dari DPO. Tentunya nanti untuk melakukan penangkapan dan membawa kembali ke Indonesia," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menyangka Harun bersama tersangka lainnya Saeful telah menyuap Wahyu melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih diburu tim KPK. Ditjen Imigrasi menyebut Harun terbang ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK membekuk Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya dalam OTT pada 8 Januari 2020. 

 



Sumber: Suara Pembaruan