Sidang Pelanggaran Etik Wahyu Setiawan, DKPP Hadirkan KPU dan Bawaslu

Sidang Pelanggaran Etik Wahyu Setiawan, DKPP Hadirkan KPU dan Bawaslu
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. ( Foto: ANTARA / Dhemas Reviyanto )
Fana Suparman / JAS Rabu, 15 Januari 2020 | 13:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/1/2020). Dalam sidang ini, DKPP akan menghadirkan KPU dan Bawaslu sebagai pihak pengadu.

"Kami akan memeriksa WS (Wahyu Setiawan) di KPK dengan menghadirkan pengadu (KPU dan Bawaslu) dan WS juga berdasarkan informasi tadi Insyaallah akan dihadirkan dalam sidang DKPP," kata Plt Ketua DKPP, Muhammad di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Muhammad menjelaskan, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memandatkan DKPP untuk untuk memeriksa para penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik. Perkara yang merupakan perkara pertama yang disidangkan DKPP pada 2020 ini diadukan oleh Ketua dan anggota Bawaslu, yaitu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja dan Mochammad Afifuddin.

Wahyu diadukan karena diduga meminta atau menerima hadiah untuk meloloskan calon legislatif (Caleg) Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PDI Perjuangan.

Pengaduan yang dilakukan oleh para pengadu ini diterima oleh DKPP setelah Wahyu ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 8 Januari 2020.

Dalam pokok aduannya, para pengadu menyebut Wahyu telah melanggar sumpah jabatan dan prinsip mandiri serta tidak bersikap profesional berkaitan dengan tindakannya tersebut.

Muhammad memastikan sidang ini tidak akan masuk pada ranah proses hukum yang ditangani oleh KPK. Dikatakan, kewenangan DKPP terbatas pada dugaan pelanggaran etik.

"Tentu DKPP tidak akan masuk ke wilayah proses hukum lain misal korupsi, pidana. Itu wilayah KPK. Jadi, kami tentu sangat memerhatikan kewenangan DKPP dalam UU nomor 7/2017 yaitu dalam rangka memeriksa dan memutus penyelenggara pemilu yang diduga melanggar etik," katanya.

Setelah menerima laporan atau aduan dari Bawaslu dan KPU dan setelah dilakukan proses formil dan materil, DKPP menyatakan laporan dugaan pelanggaran etik Wahyu Setiawan memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan dalam sebuah sidang kode etik.

Dari koordinasi yang dilakukan DKPP dengan Kedeputian Penindakan KPK, diputuskan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Wahyu Setiawan digelar di KPK. Hal ini lantaran Wahyu yang kini menyandang status tersangka kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP saat ini telah mendekam di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

"Mengenai tempatnya, karena pertimbangan-pertimbangan KPK beberapa hal, misalnya keamanan dan seterusnya, maka KPK dan DKPP setuju dan memutuskan untuk melaksanakan sidang di KPK," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan