Pelanggaran Hak Berekspresi Mayoritas Bermodus Kriminalisasi

Pelanggaran Hak Berekspresi Mayoritas Bermodus Kriminalisasi
Suasana ketika acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar di Gedung Sabuga, Jl. Tamansari Kota Bandung, dibubarkan oleh massa yang menyebut dirinya Pembela Ahlus Sunnah (PAS), 6 Des. 2016. ( Foto: Facebook )
Yeremia Sukoyo / FER Rabu, 15 Januari 2020 | 16:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis hasil laporan Hukum & HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

YLBHI Catat 15 Kasus Pelanggaran Hak Beragama di 2019

Khusus di bidang pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, YLBHI mencatat sepanjang 2019 ada 53 kasus pelanggaran kemerdekaan berekspresi, 32 kasus pelanggaran kemerdekaan berkumpul dan 2 kasus pelanggaran kemerdekaan berserikat.

"Pelanggaran hak kemerdekaan berekspresi yang tertinggi, yakni 53 kasus, disusul pelanggaran kemerdekaan berkumpul 32 kasus dan pelanggaran kemerdekaan berserikat sebanyak 2 kasus," kata Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI, Arip Yogiawan.

Arip mengatakan, dari jumlah pelanggaran terhadap hak berekspresi, berserikat dan berkumpul, beberapa modus pelanggaran yang umum dilakukan adalah kriminalisasi, penolakan atau pembatalan izin kegiatan, pelarangan kegiatan, intimidasi, penghalangan kegiatan, razia hingga pembubaran paksa.

Intoleransi dan Radikalisme Membuat Indonesia Hancur

"Pelanggaran Hak berekspresi, berserikat dan berkumpul seringkali menggunakan modus kriminalisasi. Sebanyak 51 persen dari pelanggaran dilakukan dengan modus kriminalisasi," ucap Arip.

Sisanya, lanjut Arip, sebesar 29 persen pembubaran paksa, larangan atau pembatalan izin 9 persen, penghalangan informasi sebesar 5 persen. "Sementara untuk sisanya seperti intimidasi, razia publikasi serta pembubaran paksa sebesar enam persen," pungkas Arip.



Sumber: Suara Pembaruan