Jokowi: Jiwasraya Sudah Lama Sakit, Sembuhnya Butuh Waktu

Jokowi: Jiwasraya Sudah Lama Sakit, Sembuhnya Butuh Waktu
Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pertemuan tahunan tersebut mengangkat tema Ekosistem Keuangan Berdaya Saing Untuk Pertumbuhan Berkualitas. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Aichi Halik / AHL Jumat, 17 Januari 2020 | 20:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mereformasi industri non bank salah satunya perusahaan asuransi, menyusul kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jokowi mengungkapkan bahwa masalah yang menimpa BUMN asuransi ini sudah terjadi sejak lama, sehingga proses penyembuhannya pun butuh waktu lama.

"Sakit sudah lama jadi sembuhnya tidak sehari dua hari. Berikan waktu kepada OJK, Menteri BUMN, Menkeu untuk selesaikan ini. Tapi kita ngomong apa adanya membutuhkan waktu tapi Insyaallah selesai," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Ditanya mengenai target waktu, Jokowi menyebutkan bahwa dirinya tak mematok batas waktu bagi OJK untuk menjalankan reformasi ini. Jokowi menambahkan, fokus utama reformasi lembaga keuangan, baik bank atau non-bank, adalah kepentingan nasabah terutama rakyat kecil.

"Nggak ada target saya selesai (kapan), yang penting selesai terutama nasabah-nasabah rakyat kecil," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mereformasi industri non bank tanah air secara keseluruhan, baik dari sisi pengaturan, pengawasan, dan manajemen risiko.

"Semuanya harus diperbaiki dan dibenahi tapi butuh waktu, nggak mungkin setahun dua tahun, sisi permodalannya juga sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap perasuransian kita artinya bisa saja UU-nya juga direvisi karena UU Otoritas Jasa Keuangan itu 2012 sebelumnya Bappepam," jelas Jokowi.



Sumber: BeritaSatu TV