Wapres Pimpin "Imunisasi" Radikalisme

Wapres Pimpin
KH Maruf Amin. ( Foto: Antara / Rivan Awal Lingga )
Primus Dorimulu / HA Jumat, 17 Januari 2020 | 21:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan upaya menangkal radikalisme harus terintegrasi antar semua kementerian dan lembaga dan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.

“Jangan sampai mereka sama-sama bekerja, tapi tidak bekerja sama. Karena ketika kita menghendaki penanganan radikalisme secara komprehensif dari hulu ke hilir itu menyangkut banyak kementerian dan lembaga,” ujar Ma'ruf dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Langkah awal untuk mencegah munculnya bibit radikalisme adalah dengan melakukan kontra-radikalisasi, yang menurut Ma'ruf seperti "melakukan imunisasi" kepada masyarakat agar tahan dari ajaran radikalisme.

"Ini dimulai dari hulu sampai hilir, karenanya melibatkan kementerian. Dan yang paling hulu itu Kementerian Pendidikan, mulai dari PAUD (pendidikan anak usia dini) sampai perguruan tinggi," kata Ma'ruf.

Menurut Wapres, Kemdikbud harus membangun pusat penguatan karakter, karena tujuan pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi akademik tetapi juga menciptakan komitmen kebangsaan yang tinggi untuk membangun bangsa.

"Karena itu sejak awal tidak hanya punya kompetensi tapi juga dia punya karakter, sehingga nantinya tidak ada lagi pengaruh dari kelompok-kelompok radikal," kata Ma'ruf.

Dalam upaya kontra-radikalisme di kalangan masyarakat, Kementerian Agama bertugas mendorong cara beragama yang moderat dan mencegah sikap-sikap intoleran baik terhadap agama maupun etnis lain oleh kelompok mana pun, kata Wapres.

"Selain itu ada kementerian lain termasuk Kementerian PAN RB yang melakukan seleksi CPNS, supaya PNS kita nanti tidak diisi oleh orang-orang yang terpapar (ajaran radikal). Kemudian juga pada pembinaan dan promosi jabatan, sehingga orang yang punya jabatan strategis harus terbebas dari pengaruh radikalisme," kata Ma'ruf.

Wapres menambahkan dalam melakukan promosi jabatan pemerintahan, perlu dilibatkan lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Agar mereka yang duduk dalam suatu jabatan tidak terpapar radikalisme," kata Ma'ruf.

Terhadap mereka yang sudah terlanjur terpapar radikalisme, Ma'ruf menekankan pentingnya pengetahuan untuk mementahkan argumen-argumen mereka yang terpapar.

"Karena itu kita sekarang sudah punya konsep yang terintegrasi antarsemua kementerian dan lembaga dalam penanganan radikalisasi. Nanti leading sector-nya BNPT. Jadi kita harapkan kerja bareng, kerja sama agar koordinasi bisa lebih efektif. Dulu BNPT dalam rapat kementerian tidak pernah datang, sekarang datang, atas perintah Wapres," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com