KPK Kaji Jerat Pihak Lain Terkait Kasus Korupsi Pelabuhan Teluk Segintung

KPK Kaji Jerat Pihak Lain Terkait Kasus Korupsi Pelabuhan Teluk Segintung
Ilustrasi pembangunan pelabuhan ( Foto: Antara/Fiqman Sunandar )
Fana Suparman / JAS Minggu, 19 Januari 2020 | 16:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji berkas penyidikan dugaan korupsi proyek Pelabuhan Laut Teluk Segintung tahun 2007-2012. Kajian ini dilakukan untuk memutuskan langkah berikutnya setelah mantan Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Darwan Ali, yang menjadi tersangka satu-satunya di kasus tersebut telah meninggal dunia pada November 2019 lalu. Tak tertutup kemungkinan dari kajian tersebut, KPK bakal menjerat pihak lain yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus ini.

“Jadi masih dalam tahap telaah dan kajian langkah yang akan diambil,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi Minggu (19/1/2020).

Dijelaskannya, saat ini tim penyidik kasus itu masih menyusun laporan. Dari laporan tersebut pimpinan KPK akan memutuskan langkah berikutnya terkait penanganan kasus ini.

Diketahui, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Seruyan, Darwan Ali atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan tahun 2007-2012 pada 14 Oktober 2019. Darwan Ali diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 20,84 miliar dari nilai proyek sekitar Rp 127,4 miliar. Sekitar sebulan setelah pengumuman tersangka ini, tepatnya pada 19 November 2019, Darwan Ali meninggal dunia.

Merujuk Pasal 77 KUHP, status tersangka Darwan menjadi gugur. Sementara Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Kasus dugaan korupsi ini bermula saat Pemkab Seruyan merencanakan pembangunan pelabuhan laut pada 2004. Rencana ini mulai direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada 2006 dengan melakukan pembangunan tiang pancang.

Pada 2007, Dinas Perhubungann Pemkab Seruyan mengalokasikan anggaran untuk rencana pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung. Sekitar Januari 2007, Darwan Ali memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum agar pengadaan pembangunan Pelabuhan Laut Segintung dikerjakan oleh PT SKJ (Swa Karya Jaya). Diduga, Direktur PT Swa Karya Jaya adalah kawan dekat Darwan Ali yang mendukungnya saat Pilkada Kabupaten Seruyan tahun 2003.

Menindaklanjuti perintah Darwan, Panitia Lelang Pengadaan Barang atas pekerjaan pembangunan pelabuhan Laut Teluk Segintung dibentuk. Para panitia lelang langsung diberi arahan yang membahas teknis dan langkah-langkah untuk menjadikan PT SKJ sebagai pemenang dalam lelang terbuka, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Final Rp 112.750.000.000.

Dalam proses lelang proyek ini terdapat sejumlah kejanggalan, seperti pembatasan informasi lelang dan waktu pengambilan dokumen lelang hanya satu hari; dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang diduga dipalsukan, dan peserta lelang lain juga diduga direkayasa.

Dokumen penawaran memiliki kemiripan dengan membedakan nilai penawaran hanya Rp 2-4 Juta. Selain itu, pihak PT SKJ diduga turut serta mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan tersebut. Panitia lelang juga mengabaikan ketidaklengkapan atau kekurangan persyaratan dokumen prakualifikasi PT. SKJ. Dalam dokumennya, Sertifikat Badan Usaha PT. SKJ sudah tidak berlaku.

Pada 14 April 2007, Darwan menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang menetapkan PT SKJ sebagai pelaksana proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, dilanjutkan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebesar Rp 112.736.000. Namun, proyek baru berjalan empat bulan, pada 10 Agustus 2007 terdapat adendum pertama dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp 127.411.481.000 atau bertambah 13,02 persen.

Addendum ini melebihi ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal menambah pekerjaan adalah sebanyak 10 persen. Pada tahun 2009, Darwan melalui anaknya diduga menerima uang dengan cara beberapa kali transfer dari PT SKJ sejumlah Rp 687.500.000. Dalam perkara ini, diduga keuangan negara dirugikan sekitar Rp 20,84 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan