Dukung Literasi Lapas, Perpusnas Raih Penghargaan Kemkumham

Dukung Literasi Lapas, Perpusnas Raih Penghargaan Kemkumham
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando (pakai jas hitam) menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, atas dukungan literasi kepada Lembaga Pemasyarakatan (LP) di seluruh Indonesia. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Senin, 20 Januari 2020 | 11:36 WIB

 Jakarta, Beritasatu.com - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) komitmen mendukung peningkatan literasi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang di Indonesia.

Menkumham Pacu Ditjen AHU Susun Rencana Program

Atas sumbangsih tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penghargaan kepada Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam mendukung Deklarasi Layanan tahun 2019 dan dukungan lanjutan pada Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, menyampaikan, penghargaan diberikan kepada Perpusnas karena selama ini selalu mendukung program peningkatan kualitas pembinaan berupa literasi beberapa lembaga pembinaan seperti lembaga khusus anak dan rumah tahanan negara.

"Dukungan nyata Perpusnas adalah dengan memberikan bantuan hibah buku ke semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia,” kata Yasonna dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Senin (20/1/2020).

Yasonna Dorong Kepala Daerah Daftarkan HKI

Yasonna menambahkan, sinergi atau kerja sama antara Perpusnas dengan Kemkumham selama ini telah terjalin dengan sangat baik. "Khususnya, dalam kerja sama yang berfokus penguatan literasi terhadap warga binaan,” kata Yasonna.

Dalam kesempatan pemberian penghargaan sekaligus Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan 2020, Yasonna juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga yang telah mendukung dan mendampingi upaya perbaikan program Kemkumham.

"Resolusi Pemasyarakatan 2020 merupakan bentuk kesadaran terhadap perubahan yang dipengaruhi arus globalisasi dan berbagai persoalan yang menjadi tantangan masyarakat di era 4.0, yang kadang-kadang mengejutkan kita semua," kata Yasonna.

Kemkumham Percepat Penyelesaian Omnibus Law

Lebih lanjut, Yasonna mengatakan, Resolusi Pemasyarakatan adalah sebuah bentuk awareness terhadap perubahan tantangan kedepan.

"Deklarasi ini juga sebuah kebijakan responsif dari tuntutan tersebut sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan penataan dan meningkatkan kinerja layanan publik," tegas Yasonna.

Sementara itu, sejumlah kementerian maupun lembaga negara turut menerima penghargaan atas dukungan terhadap Layanan Pemasyarakatan tahun 2019 antara lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BNN, Kepala BNPT, Ketua Ombudsman, dan Panitera Mahkamah Agung (MA).



Sumber: BeritaSatu.com