Eks Kadinkes Tangsel Disebut Terima Setoran Terkait Proyek Pengadaan

Eks Kadinkes Tangsel Disebut Terima Setoran Terkait Proyek Pengadaan
Ilustrasi korupsi. ( Foto: ist )
Fana Suparman / WBP Selasa, 21 Januari 2020 | 09:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Panitia Pengadaan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Dinkes Pemkot Tangsel), Neng Ulfah membenarkan bahwa mantan Kadinkes Tangsel, Dadang pernah menerima uang yang berasal dari proyek pengadaan alat kesehatan (alkes). Penerimaan uang terjadi sekitar tahun 2011-2012. Hal ini disampaikan Neng Ulfah saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1/2020).

"Waktu alkes pernah. saya lupa kapan," ujar Neng Ulfah saat bersaksi untuk terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun Ulfah mengaku lupa besaran uang yang diambilnya dari Direktur PT Buana Wardana Utama, Yayah Rodiah, staf pengusaha Dadang Prijatna. Yang jelas, kata Ulfah, penerimaan uang itu merupakan bagian jatah 4 persen dari proyek-proyek alkes. "Oh enggak, itu diserahkan lagi ke pak Dadang. Seinget saya jatahnya 4 persen, itu disetorkan ke Pak Dadang (Eks Kadinkes Tangsel)," kata Neng Ulfah.

Ulfah mengklaim tak tahu menahu mengenai asal muasal uang yang diterimanya itu. "Enggak tahu," kata Neng Ulfah.

Eks Kadinkes Tangsel, Dadang yang juga dihadirkan sebagai saksi membenarkan adanya jatah 4 persen dan pengambilan uang oleh anak buahnya itu. Menurut Dadang, uang Rp 400 juta diambil Ulfah dan mantan panitia pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P TA 2012, Ilham Bisri. Dadang mengklaim uang kemudian digunakan untuk membayar tunjangan hari raya (THR). "Yang utuh dari Ilham dan Ulfa itu satu kali Rp 400 juta, untuk THR itu," kata Dadang.

Diketahui, Wawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012 dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2012 serta mengatur dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD-P TA 2012.

Atas tindak pidana tersebut, Wawan didakwa menguntungkan diri sendiri orang lain dan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 94,2 miliar. Selain itu, Wawan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya dengan nilai mencapai lebih dari Rp 500 miliar.

 



Sumber: Suara Pembaruan