Kasus Korupsi di Kemag, KPK Periksa Eks Pejabat Telkom dan Fahd A. Rafiq

Kasus Korupsi di Kemag, KPK Periksa Eks Pejabat Telkom dan Fahd A. Rafiq
Fahd El Fouz ( Foto: Antara/Rosa Panggabean )
Fana Suparman / CAH Rabu, 22 Januari 2020 | 11:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Account Representative Business Service Regional I - Divisi Business Service PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom), Deni Handoko, hari ini Rabu (22/1/2020). Deni bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemag) tahun 2011.

Pemeriksaan terhadap Deni dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Undang Sumantri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemag.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Tak hanya Deni Handoko, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz A Rafiq. Seperti halnya Deni, Fahd yang merupakan mantan narapidana korupsi di Kementerian Agama juga diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Undang Sumantri.

Diketahui, KPK menetapkan Undang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Ditjen Pendis Kemag tahun 2011. Penetapan tersangka terhadap Undang merupakan pengembangan perkara korupsi yang menjerat anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Golkar periode 2009-2014 Dzulkarnaen Djabar, anaknya Dendy Prasetia serta Fahd El Fouz A Rafiq.

Kasus ini bermula saat terdapat alokasi anggaran dengan total Rp114 miliar di Ditjen Pendis Kemag. Dari total anggaran itu, untuk pengadaan peralatan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp40 miliar; pengembangan Sistem Komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi pada jenjang MTs sebesar Rp23,25 miliar; pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Aliyah (MA) sebesar Rp50,75 miliar. Undang selaku PPK di Ditjen Pendis Kemag mendapat arahan dalam menentukan pemenang paket-paket pengadaan pada Ditjen Pendis tersebut.

Pada Oktober 2011, Undang selaku PPK menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Spesifikasi Teknis Laboratorium Komputer MTs yang diduga diberikan oleh PT. CGM yang ditawarkan paket pekerjaan tersebut. Namun, setelah lelang diumumkan, PT CGM justru menghubungi rekanannya dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang dengan kesepakatan 'biaya peminjaman' perusahaan.

Pada November 2011, diduga terjadi pertemuan untuk menentukan pemenang dan segera mengumumkan PT. BKM sebagai pemenang. Atas pengumuman tersebut, perusahaan-perusahaan lain yang menjadi peserta lelang tersebut menyampaikan sanggahan.

Sebagai PPK, Undang mengetahui adanya sanggahan tersebut, namun setelah bertemu dengan pihak pemenang lelang, Undang langsung menandatangani kontrak bersama PT BKM. Pada Desember 2011 dilakukan pembayaran atas Peralatan Laboratorium Komputer MTs tahun anggaran 2011 sejumlah Rp 27,9 miliar. Dari dugaan korupsi ini, keuangan negara ditaksir menderita kerugian setidaknya Rp 12 miliar.

Sementara terkait pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi MTs dan MA, pada Agustus 2011, pihak Kementerian Agama melalui salah satu pejabatnya menyetujui konsep sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk Madrasah yang dipresentasikan oleh PT. Telkom.

Selanjutnya, PT Telkom diminta menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sesuai dengan konsep yang telah dibahas tersebut untuk persiapan lelang. Selama Oktober 2011 diduga telah terjadi pertemuan-pertemuan antara beberapa pihak untuk menentukan pemenang dalam Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi MTs dan MA.

Saat pengadaan diduga terdapat permintaan agar proyek “dijaga” untuk menentukan pemenang lelang. Undang selaku PPK menetapkan dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kedua proyek tersebut. Nilai HPS diduga disesuaikan dengan nilai penawaran yang sudah dapat memfasilitasi jatah untuk pihak 'Senayan' dan pihak Kemag saat itu. Pada 17 November 2011 Tim ULP mengumumkan pemenangnya yaitu PT Telkom dan pembayaran total Rp56,6 miliar untuk kedua proyek tersebut pada Desember 2011. Dugaan kerugian keuangan negara terkait pengadaan tersebut setidaknya adalah Rp 4 miliar.

Tak hanya itu, KPK juga mengidentifikasi dugaan aliran dana pada sejumlah politisi dan penyelenggara negara terkait dengan perkara ini total setidaknya Rp10,2 miliar. Sebesar Rp5,04 miliar terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah. Sementara sebesar Rp5,2 miliar dalam pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. 



Sumber: Suara Pembaruan