Mahfud: Omnibus Law Seperti Bus yang Memuat Banyak Barang

Mahfud: Omnibus Law Seperti Bus yang Memuat Banyak Barang
Mahfud MD. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YUD Rabu, 22 Januari 2020 | 19:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan ommibus law seperti satu bus yang memuat banyak barang. Omnibus law adalah satu UU memuat banyak aturan.

"Rancangan Undang-undang omnibus law mencakup 79 UU, terdiri atas 1.244 pasal. Jadi banyak sekali, 79 UU mau disatukan bisa enggak? Sekarang yang disatukan itu bukan UU-nya. Yang disatukan itu pasal-pasal yang bertentangan di dalam 79 UU itu," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Ia memberi contoh UU Bea Cukai menyatakan kalau masuk barang ke Indonesia harus mengikuti prosedur ini. Sementara UU migrasi bilang lain, UU Kelautan bilang lain, lembaga yang lain juga menyatakan yang lain. Akibatnya tidak bisa jalan sebuah kebijakan karena mengacu ke UU yang dipegang.

"Investasi untuk pembangunan, sebuah perusahaan itu minta dulu Amdal, kita ke sini menunggu dari perpajakan. Ini nunggu lagi dari Menteri Dalam Negeri urusan politik, ini nunggu lagi dari UU B, ini nunggu lagi keimigrasian. Banyak banget, sehingga yang besentuhan ini justru pasal bertentangan dengan pasal ini. Ada 79 angkat keatas dengan satu pintu," jelas Mahfud.

Dia memastikan UU aslinya tidak hilang atau dibuang. Yang diambil hanya bagian-bagian yang saling tumpang-tindih yang terdapat di berbagai UU.

"Jadi kamu bayangkan apa bisa sih 79 UU dijadikan satu, apalagi pasalnya 1244 pasal gimana membahasnya banyak sekali. Nah jadi supaya diingat, pasal yang direvisi akan memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri," ungkap Mahfud.

Dia memastikan omnibus law bukan memudahkan masuknya investasi asing. Omnibus law juga bukan kongkalikong pemerintah dengan pengusaha.

"Salah paham misalnya omnibus law itu untuk mempermudah pemerintah kongkalingkong dengan asing. Modal asing, masuk satu pintu lalu rakyat dirugikan. Enggak ada itu karena ini berlaku bagi modal asing maupun dalam negeri. Kan selalu isunya seakan pemerintah memermudah China masuk, enggak ada urusannya. Mau modal lokal apa masuk, itu di UU itu salah paham dan sering disalahartikan itu omnibus law," tutup Mahfud. 



Sumber: Suara Pembaruan