KPK Banding Atas Putusan Romahurmuziy

KPK Banding Atas Putusan Romahurmuziy
Romahurmuziy. ( Foto: Antara / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / JAS Senin, 27 Januari 2020 | 17:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama atau kasus jual beli jabatan

"Perkara atas nama Romahurmuziy, JPU KPK menyatakan sikap melakukan upaya hukum banding," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri melalui pesan singkat, Senin (27/1/2020).

Ali Fikri membeberkan sejumlah pertimbangan hingga KPK memutuskan menempuh upaya banding. KPK menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Romahurmuziy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hukuman terhadap Rommy, sapaan Romahurmuziy lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Selain itu, banding ini diajukan KPK lantaran Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp 46,4 juta yang dituntut Jaksa. Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Rommy.

"JPU segera menyusun memori banding dan menyerahkannya kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ali Fikri.

Di sisi lain, Rommy juga memutuskan mengajukan banding. Maqdir Ismail, kuasa hukum Romy menyatakan pihaknya telah mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini.

"Untuk melindungi hak-hak klien kami terhadap upaya penzaliman lebih lanjut dengan berbajukan penegakan hukum, maka klien kami juga menyatakan banding dan telah kami daftarkan di PN Tipikor pada hari terakhir, hari ini (27/1), menyusuli pendaftaran oleh KPK," kata Maqdir.

Maqdir menyatakan, banding ini diajukan lantaran hukuman terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Maqdir ada upaya penggiringan opini dengan membandingkan vonis Rommy dengan kasus ketua-ketua umum partai lainnya.

"Pembandingan ini menyesatkan dan semata-mata dimaksudkan untuk framing negatif kepada klien kami. Tidaklah semestinya dari kacamata hukum, sebuah vonis diperbandingkan atas status klien kami sebagai Ketua Umum. Melainkan seharusnya vonis sebuah perkara diperbandingkan atas dasar besaran uang yang terlibat serta peranannya dalam sebuah delik. Dalam hal ini, dibandingkan kasus yang setara, tuntutan KPK kepada klien kami adalah jauh lebih tinggi yang menunjukkan adanya nuansa kebencian berbaju penegakan hukum," kata Maqdir.

Maqdir mencontohkan, Rio Capella selaku Sekjen Partai Nasdem hanya dituntut dua tahun pidana penjara tanpa pencabutan hak politik atas kasus suap dengan nilai Rp 200 juta pada 2016 lalu. Selain itu, Direktur Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro dituntut dua tahun atas penerimaan uang Rp 156 juta pada 2019.

"Sementara klien kami dituntut 4 tahun dan pencabutan hak politik selama 5 tahun, untuk penerimaan yang menurut hakim PN Tipikor sebesar Rp 300 juta," katanya.

Terkait uang pengganti, Maqdir menyatakan sudah seharusnya Rommy tidak membayar uang pengganti. Hal ini lantaran berdasarkan putusan Majelis Hakim, Rommy tidak pernah meminta, mengetahui dan menerima uang-uang yang dituduhkan KPK.

"Klien kami menyatakan siap menghadapi peradilan banding seraya berdoa kepada Allah SWT, Tuhan YME, agar diberikan kebebasan, setidaknya keringanan, dalam vonis Pengadilan Banding berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tak terbantahkan," katanya.

Diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan terhadap Rommy, 20 Januari 2020. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Rommy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima uang suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur (Kakanwil Kemag Jatim), Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.

Suap ini diberikan lantaran Rommy telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya. Majelis hakim menyatakan Rommy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Haris Hasanuddin.

Dalam perkara ini, Hakim menyatakan mantan Menteri Agama Lukman terbukti menerima Rp 70 juta dari Haris melalui ajudannya Heri Purwanto. Hakim menyatakan Rommy dan Lukman terbukti mengintervensi agar Haris lolos proses seleksi dan dilantik menjadi Kakanwil Kemag Jatim. Padahal, Haris tidak memenuhi syarat karena pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Selain itu, Rommy juga terbukti menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Muafaq Wirahadi terkait seleksi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Sementara uang sebesar Rp 41,4 juta dari Muafaq juga mengalir ke sepupu Rommy, Abdul Wahab. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini. Haris dihukum dua tahun pidana penjara, sementara Muafaq dihukum satu tahun enam bulan pidana penjara.

Hukuman terhadap Rommy ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman empat tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Rommy dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 46,4 juta dan pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

 



Sumber: Suara Pembaruan