Dilaporkan ke KPK karena Diduga Halangi Penyidikan, Ini Respons Yasonna

Dilaporkan ke KPK karena Diduga Halangi Penyidikan, Ini Respons Yasonna
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir pada rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / WBP Senin, 27 Januari 2020 | 21:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly tak mempersoalkan langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menghalangi penyidikan kasus dugaan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP.

Yasonna menyatakan, pelaporan terhadap dirinya merupakan hak sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tersebut. "Itu sah sah saja. Itu wajar-wajar saja itu. Kan mereka belum tahu bagaimana (persoalannya)," kata Yasonna H. Laoly usai memberikan kuliah umum di Pusat Kajian Teologi Publik STFT Jakarta, Senin (27/1/2020).

Dirjen Imigrasi Bantah Instruksi Yasonna Soal Harun Masiku

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Yasonna ke KPK, Kamis (23/1/2020). Yasonna dilaporkan lantaran diduga merintangi proses penyidikan kasus dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Yasonna dinilai telah menyampaikan informasi tidak benar terkait keberadaan Caleg PDIP Harun Masiku yang telah berstatus tersangka dan menjadi buronan.

Kemkumham Bantah Sembunyikan Buronan KPK Harun Masiku

Yasonna menyebut Harun Masiku telah keluar dari Indonesia sejak 6 Januari dan belum kembali. Namun terdapat data terkait dengan itu Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia 7 Januari tapi tidak segera ditindaklanjuti oleh Kemkumham.
Ditjen Imigrasi Kemkumham belakangan membenarkan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 atau sehari sebelum KPK melancarkan OTT terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lain. Selain soal keberadaan Harun, Yasonna juga dinilai memiliki konflik kepentingan terkait kasus suap PAW Anggota DPR. Sebagai Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan Perundang-undangan membentuk Tim Advokasi PDIP pasca-mencuatnya kasus ini.

Yasonna menegaskan tidak menghalangi KPK mengusut kasus suap ini. Yasonna juga mengklaim tidak memiliki konflik kepentingan terkait penanganan kasus tersebut. "Tidak ada, saya pastikan tidak ada," kata Yasonna H. Laoly.

Yasonna menyalahkan Sistem Informasi Keimigrasian atas simpang siurnya informasi keberadaan Harun. Menurutnya, Sistem Informasi Keimigrasian sudah usang. "Ada memang kesalahan data, yang karena kesalahan teknis. Karena kan sistem (manajemen) informasi keimigrasian itu (masih) versi satu, yang dibuat tahun 2008," kata Yasonna H. Laoly.

Dijelaskan, sistem informasi di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta belum diperbarui. Hal ini yang membuat kedatangan Harun di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak langsung masuk ke dalam pusat sistem informasi. Sementara keberangkatan Harun ke Singapura terdeteksi karena melalui Terminal 3 yang sistemnya sudah diperbarui. "Kalau di Terminal 3 kan sudah (ada pembaharuan), maka delay-nya itu yang apa, yang membuat Dirjen mengatakan 'oh belum ada, Pak (Harun Masiku)'. Datanya itu tidak masuk di server," ungkap Yasonna H. Laoly.

Setelah mengetahui aadanya kesalahannya, Yasonna mengklaim telah memerintahkan membentuk tim independen, yang terdiri dari cyber crime Polri, Kemkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman. Tim tersebut akan menelusuri penyebab simpang siurnya informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

"Supaya fair membuat penelitian independen tentang mengapa itu terjadi, supaya jangan dari saya, nanti oh wait pak Menteri kan bikin-bikin saja bohong-bohong. Saya pikir saya belum terlalu tolol lah untuk melakukan separah itu," kata Yasonna H. Laoly.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah 'hilang ditelan bumi'. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.

Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, seorang warga mengaku melihat Harun mendatangi rumah istrinya di Perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan