KPK Tegaskan Tak Sembunyikan Caleg PDIP Harun Masiku

KPK Tegaskan Tak Sembunyikan Caleg PDIP Harun Masiku
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024. ( Foto: ANTARA FOTO / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / WM Senin, 27 Januari 2020 | 21:22 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak menyembunyikan caleg PDIP, Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap PAW anggota DPR. KPK menyebut tidak mungkin menyembunyikan seorang buronan perkara korupsi.

"Jadi jelas ya KPK tdak mungkin dan tidak akan menyembunyikan tersangka yang menjadi buron kami," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Ali menyatakan, KPK berkepentingan untuk menangkap Harun karena menyangkut penuntasan kasus suap PAW anggota DPR yang juga menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kader PDIP Saeful Bahri dan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina tersebut. KPK berharap dapat segera menangkap Harun sehingga penyidikan kasus ini dapat segera dituntaskan.

"Kami punya ketentuan penyelesaian berkas perkara yang saat ini sedang berjalan. Hari ini penahanan tiga tersangka, WSE (Wahyu Setiawan), ATF (Agustiani Tio Fridelina) dan SAE (Saeful) telah diperpanjang selama 40 hari ke depan. Kami penyidik KPK berkenpentingan menyelesaikan berkas perkara dengan cepat sehingga bisa dilimpahkan ke persidangan. Jadi sama sekali tidak menyembunyikan keberadaan tersangka," kata Ali.

Untuk itu, Ali mengklaim KPK bersama aparat kepolisian terus mencari keberadaan Harun. Meski telah menyambangi sejumlah lokasi, KPK dan Kepolisian belum juga menemukan Harun hingga saat ini.

"Kami cari di berbagai tempat dan wilayah berdasarkan informasi masyarakat, tapi hasilnya sampai hari ini belum ada hasil yang bisa disampaikan," katanya.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah 'hilang ditelan bumi'.

Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali. Pada 16 Januari 2020, Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun Masiku belum kembali ke Indonesia.

Belakangan, Ditjen Imigrasi meralat informasi setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Bahkan, seorang warga mengaku melihat Harun mendatangi rumah istrinya di Perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Gerak lamban KPK dalam membekuk Harun Masiku dikritisi Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (27/1/2020). Benny meminta Komisioner KPK berhenti menyembunyikan keberadaan Harun dan segera menangkapnya.

"Tolong, Masiku ini jangan terus disembunyikan, tangkap dia sudah. Ya bisa saja Tuhan sembunyikan dia (Harun) atau setan yang sembunyikan Masiku, ya kan? Lalu mau siapa lagi," kata Benny.

Benny meyakini Harun berada di Indonesia. Namun, Benny mengaku prihatin, KPK dan Kepolisian tak mampu menangkap Harun. Perburuan Harun yang berlarut berbanding terbalik dengan langkah gesit kepolisian dalam menangkap tersangka kasus terorisme yang hanya membutuhkan waktu tiga hari.

"Kasus terorisme besar, tiga kali 24 jam gampang sekali dapatnya. Masa Masiku, aduh kuman di seberang lautan bisa kita lihat, gajah di depan mata saya enggak bisa aku lihat. Masuk akal sebab gajahnya kegedean," ucap Benny.
Menurutnya, mencari dan menangkap Harun merupakan kesempatan bagi jajaran komisioner KPK periode 2019-2023 untuk membuktikan independendensinya. Kasus Harun Masiku dapat menjadi salah satu indikator KPK terbebas dari tekanan penguasa.

"Jangan ada kesan Masiku dan partai penguasa lalu KPK lumpuh, ini adalah momentum KPK punya otonomi atau tidak, di bawah tekanan penguasa atau tidak," tutur Benny.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini



Sumber: Suara Pembaruan