Periksa Ketua KPU, KPK Dalami Mekanisme PAW Caleg PDIP

Periksa Ketua KPU, KPK Dalami Mekanisme PAW Caleg PDIP
Ketua KPU Arief Budiman seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / MPA Selasa, 28 Januari 2020 | 20:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terutama menyangkut proses PAW caleg PDIP Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK atas kasus dugaan suap kepada Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU.

Pendalaman mengenai mekanisme PAW ini dilakukan penyidik saat memeriksa Ketua KPU, Arief Budiman, Komisioner KPU Viryan Aziz, Selasa (28/1/2020). Selain dua Komisioner KPU, tim penyidik juga memeriksa Kabag Umum KPU, Yayu Yuliana; Kabiro Tekhnis KPU, Nur Syarifah; serta Kasubag Pemungutan, Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu KPU, Andi Bagus Makawaru.

"Materi pemeriksaannya masih terkait dengan bagaimana mekanisme PAW dan terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan seterusnya," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Ali mengatakan, mekanisme proses PAW dirasa penting didalami penyidik lantaran menyangkut suap yang diduga diberikan Harun Masiku melalui kader PDIP Saeful Bahri kepada Wahyu Setiawan dengan perantara mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Diketahui, Wahyu diduga menerima suap dari Harun agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

"Berkaitan dengan bagaimana pasal yang disangkakan dugaan suap dari para pemberi dan penerima sehingga penerima di sana berbuat atau tidak bertentangan dengan kewajibannya sebagai komisioner KPU," katanya.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK setidaknya telah memeriksa sekitar 16 saksi. Tim penyidik juga telah menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Wahyu Setiawan serta apartemen Harun Masiku. Dari penggeledahan itu, tim menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain mengenai proses PAW, dokumen dan barang bukti elektronik yang disita tim penyidik juga untuk menelusuri keberadaan Harun Masiku yang kini masih buron.

"Apartemen Kebayoran milik tersangka HAR untuk kemudian di sana kita menyita berupa dokumen elektronik terkait dengan petunjuk keberadaan tersangka HAR (Harun Masiku)," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah 'hilang ditelan bumi'. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.

Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia.

Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, seorang warga mengaku melihat Harun mendatangi rumah istrinya di Perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan