Kasus Korupsi di Kemag

KPK Periksa Ketua DPP Partai Berkarya

KPK Periksa Ketua DPP Partai Berkarya
Ilustrasi korupsi. ( Foto: Beritasatu.com )
Fana Suparman / YS Kamis, 30 Januari 2020 | 11:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa politikus Partai Berkarya, Vasco Ruseimy, Kamis (30/1/2020).

Ketua DPP Partai Berkarya itu bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemag) tahun 2011.

Pemeriksaan Vasco dalam kapasitasnya selaku Pegawai PT Berkah Lestari Indonesia dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Undang Sumantri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemag.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (30/1/2020).

Selain Vasco, KPK juga memanggil satu saksi lainnya yakni, pihak swasta Tofan Maulana. Tofan juga bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Undang Sumantri.

Nama Vasco terseret dalam kasus ini setelah disebut politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fadh A Rafiq seusai diperiksa penyidik KPK pada Kamis (23/1/2020) lalu.

Fahd yang merupakan mantan terpidana dalam perkara ini menyebut adanya pihak-pihak lain yang terlibat, salah satunya Vasco Ruseimy.

"Iya itu kan, semua kan, Syamsurachman, Vasco, nama-nama pejabat kementerian lain sudah saya sebutkan semua. Tinggal sekarang baru Pak Undang, sekarang tinggal pengusahanya kan," kata Fahd.

Dalam perkara ini, Fahd sebelumnya divonis bersalah bersama-sama dengan politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia lantaran terbukti menerima uang senilai total Rp 14,3 miliar dari Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus.

Dari jumlah tersebut, Fahd menerima total Rp 3,4 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di Kemag tahun anggaran 2011.
Dalam pengembangan perkara ini, KPK menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Pendis Kemag, Undang Sumantri sebagai tersangka.

Kasus ini bermula saat terdapat alokasi anggaran dengan total Rp114 miliar di Ditjen Pendis Kemag. Dari total anggaran itu, untuk pengadaan peralatan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 40 miliar; pengembangan Sistem Komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi pada jenjang MTs sebesar Rp 23,25 miliar; dan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Aliyah (MA) sebesar Rp 50,75 miliar.

Undang selaku PPK di Ditjen Pendis Kemag mendapat arahan dalam menentukan pemenang paket-paket pengadaan pada Ditjen Pendis tersebut.

Pada Oktober 2011, Undang selaku PPK menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Spesifikasi Teknis Laboratorium Komputer MTs yang diduga diberikan oleh PT CGM yang ditawarkan paket pekerjaan tersebut.

Namun, setelah lelang diumumkan, PT CGM justru menghubungi rekanannya dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang dengan kesepakatan 'biaya peminjaman' perusahaan. Pada November 2011, diduga terjadi pertemuan untuk menentukan pemenang dan segera mengumumkan PT BKM sebagai pemenang. Atas pengumuman tersebut, perusahaan-perusahaan lain yang menjadi peserta lelang tersebut menyampaikan sanggahan.

Sebagai PPK, Undang mengetahui adanya sanggahan tersebut, namun setelah bertemu dengan pihak pemenang lelang, Undang langsung menandatangani kontrak bersama PT BKM. Pada Desember 2011 dilakukan pembayaran atas Peralatan Laboratorium Komputer MTs tahun anggaran 2011 sejumlah Rp27,9 miliar. Dari dugaan korupsi ini, keuangan negara ditaksir menderita kerugian setidaknya Rp12 miliar.

Sementara terkait pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi MTs dan MA, pada Agustus 2011, pihak Kementerian Agama melalui salah satu pejabatnya menyetujui konsep sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk Madrasah yang dipresentasikan oleh PT Telkom.

Selanjutnya, PT Telkom diminta menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sesuai dengan konsep yang telah dibahas tersebut untuk persiapan lelang. Selama Oktober 2011 diduga telah terjadi pertemuan-pertemuan antara beberapa pihak untuk menentukan pemenang dalam Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi MTs dan MA.

Saat pengadaan diduga terdapat permintaan agar proyek “dijaga” untuk menentukan pemenang lelang. Undang selaku PPK menetapkan dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kedua proyek tersebut. Nilai HPS diduga disesuaikan dengan nilai penawaran yang sudah dapat memfasilitasi jatah untuk pihak 'Senayan' dan pihak Kemag saat itu. Pada 17 November 2011 Tim ULP mengumumkan pemenangnya yaitu PT Telkom dan pembayaran total Rp56,6 miliar untuk kedua proyek tersebut pada Desember 2011. Dugaan kerugian keuangan negara terkait pengadaan tersebut setidaknya adalah Rp4 miliar.

Tak hanya itu, KPK juga mengidentifikasi dugaan aliran dana pada sejumlah politisi dan penyelenggara negara terkait dengan perkara ini total setidaknya Rp 10,2 miliar. Sebesar Rp 5,04 miliar terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah. Sementara sebesar Rp5,2 miliar dalam pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

 



Sumber: Suara Pembaruan