Kabareskrim: Ada Tiga Modus Penyimpangan di Kasus TPPI

Kabareskrim: Ada Tiga Modus Penyimpangan di Kasus TPPI
Jenderal Idham Azis dan Komjen Listyo Sigit Prabowo. ( Foto: Antara )
Farouk Arnaz / YS Kamis, 30 Januari 2020 | 11:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri mengurai tiga modus penyimpangan dalam kasus penjualan kondensat jatah negara oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit menyebutkan, kasus yang berdasarkan hasil audit BPK merugikan negara sebesar US$ 2,7 miliar atau Rp 37 triliun itu bermula saat pemilik TPPI Honggo Wendratno "bermain mata" dengan dua tersangka lain yakni Raden Priyono, bekas Kepala Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono. BP Migas kini berganti nama menjadi SKK Migas.

Penyimpangan pertama, penunjukan dan penyalahgunaan kontrak yang seharusnya kondesat tersebut dikelola dan diproduksi menjadi RON 88 namun malah menjadi aromatik.

Selain itu, ada beberapa penyimpangan lain yang dilakukan PT TPPI yang ditunjuk oleh BP Migas sebagai penjual kondensat bagian negara pada 2009 itu.

“Kedua, penunjukan PT TPPI oleh RP atas dasar SK No. 0267 / 2009 tanggal 18 Maret 2009 dilakukan tanpa melalui evaluasi oleh Tim Penunjukan dan diketahui bahwa PT. TPPI tidak tercatat di BPMIGAS dan tidak memenuhi persyaratan,” kata Kabareskrim di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Ketiga, PT TPPI juga tidak memenuhi prosedur pengiriman dan pengembalian formulir penawaran dari BP Migas kepada PT TPPI.

“Meski diketahui tidak memenuhi syarat, RP tetap memerintahkan agar PT TPPI melakukan lifting kondensat bagian negara,” urai Sigit.

Jumlah lifting kondensat bagian negara yang telah dilakukan oleh PT TPPI sejak 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011 sebanyak 33.089.400 barel senilai US$ 2,71 miliar.

“Pelaksanaan lifting tersebut juga dilakukan tanpa adanya jaminan pembayaran dan tanpa adanya Seller Appointment Agreement (SAA),” imbuhnya.

Atas perbuatannya RP, DH, dan HW dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan