Kejagung dan BPK Usut Aset Petinggi BTN Semarang dan Gresik

Kejagung dan BPK Usut Aset Petinggi BTN Semarang dan Gresik
Ilustrasi Kejaksaan ( Foto: Istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Rabu, 5 Februari 2020 | 13:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyidikan secara mendalam terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi di Bank BTN cabang Semarang dan Gresik, setelah menetapkan tiga tersangka. Saat ini Kejagung tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabar yang beredar, penyidik saat ini juga berkoordinasi dengan BPK untuk mengusut keberadaan aset-aset milik SW, salah satu tersangka, di beberapa daerah, Rabu (5/2/2020).

Dalam kasus yang disinyalir merugikan negara hampir Rp 50 miliar tersebut, SW yang juga menjabat sebagai salah satu Kepala Divisi di BTN dan pengurus serikat pekerja itu ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pejabat BTN lainnya yakni SB dan AM dari Unit Komersial Landing Bank BTN di Jawa Timur.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah mengakui pihaknya masih mendalami kasus pembaruan utang di BTN itu. Termasuk akan mengurai kepemilikan aset-aset para pejabat di BTN.

“Kami baru mau memulai penelusuran aset juga, kemudian ada koordinasi ke BPK, tahapannya pemeriksaan berangsur minggu depan,” kata Febrie.

Ketiga tersangka diduga secara sepihak melakukan pembaruan utang (novasi) dengan cara melawan hukum dan mengalirkan dana yang diduga hasil korupsi itu kepada pihak swasta yang kini juga telah menjadi tersangka.

Penelusuran aset-aset milik tersangka akan dilakukan BPK, karena dalam kasus itu para tersangka diduga telah merugikan negara senilai Rp 50 miliar.

BPK menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Hal itu sesuai Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK)
Seperti diketahui Kejagung menilai prosedur pengucuran pinjaman tersebut diduga tidak sesuai dengan surat edaran Direksi BTN, sehingga hal itu mengakibatkan kredit macet sebesar Rp 11,9 miliar.

“Jadi novasi itu tidak sesuai dengan ketentuan, melawan hukum dan itu alirannya ke swasta tadi. Yang jelas, kalau peran orang BTN, saat mereka keluarkan novasi, ada perbuatan melawan hukum,” ujar Febri, baru-baru ini.



Sumber: PR/Suara Pembaruan