Sejak 2018, PPATK Sudah Buntuti Jejak Uang Terkait Jiwasraya

Sejak 2018, PPATK Sudah Buntuti Jejak Uang Terkait Jiwasraya
Kiagus Ahmad Badaruddin. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / Carlos KY Paath / CAH Rabu, 5 Februari 2020 | 16:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memberikan data-data keuangan menyangkut pihak-pihak terkait dalam proses kasus Jiwasraya.

Berbicara di hadapan Komisi III DPR, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, mengaku pihaknya memang tak proaktif dalam kasus Jiwasraya karena persoalannya tak sederhana. Dalam kasus tak sederhana seperti ini, PPATK hanya bergerak bila telah ada permintaan dari lembaga berwenang.

"Jadi dalam kasus ini, misalnya yang soal Jiwasraya ini, itu adalah lembaga pengawas pengatur. Lembaga pengawas pengaturnya adalah dalam hal ini OJK. Kami tidak tahu persis apakah OJK melaksanakan apa, apa, atau apanya, itu merupakan kewenangannya. Kami tidak dalam posisi menjelaskan itu," kata Kiagus, Rabu (5/2/2020).

Panja Jiwasraya Susun Jadwal Panggil Pihak-pihak Terkait

Permintaan bisa juga dilakukan oleh manajemen BUMN dalam hal ini Jiwasraya. Bila umpamanya ditemukan ada masalah, mereka bisa menyampaikan permintaan ke PPATK.

"PPATK berdasarkan informasi-ifnroasi tadi baru bisa melakukan penelusuran kepada rekening yang bersangkutan. Misalnya kasus ini (Jiwasraya), kalau tidak diminta oleh jaksa agung, tidak diminta BPK, tidak diminta dirjen pajak, kami tidak tahu siapa rekening yang kami mau buntuti," ujarnya.

Nah, dalam konteks kasus Jiwasraya ini, Kiagus mengaku sudah membuntuti sejak 2018 atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lalu datang lagi permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta, yang diperbarui oleh Kejaksaan Agung.

"Nah kami sudah bekerjasama dan sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung. Demikian juga dengan asabri, itu juga permintaan dari Polri. Itu sudah kami penuhi," kata Kiagus.

Dia menyatakan materi yang disampaikan KPK tak bisa disampaikan terbuka kepada publik.

"Jadi apakah itu akan dituntaskan atau segalam macam, itulah tugas dari penegak hukum. Yang kami sampaikan adalah informasi intelejen, sehingga nanti akan diuji para penyidik apakah sudah memenuhi unsur-unsur pasal," kata Kiagus.



Sumber: Suara Pembaruan