Penolakan Gereja di Kepri

Pemda Tidak Mampu, Jokowi Perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri Turun Tangan

Pemda Tidak Mampu, Jokowi Perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri Turun Tangan
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / AO Rabu, 12 Februari 2020 | 23:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Melihat pemerintah daerah (pemda) setempat tidak mampu menangani kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Karimun, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk turun tangan. Kapolri dan Menko Polhukam diperintahkan untuk bertindak tegas dalam menjamin kebebasan beragama.

“Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam dan Kapolri untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelopok-kelompok atau masyarakat yang menggangu. Berjalannya (ibadah) sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. Jangan sampai ada intoleransi,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Mengenai masalah intoleransi, lanjut Jokowi, sudah berkali-kali disampaikannya bahwa konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. “Jelas itu konstitusi kita, memberikan payung kepada seluruh masyarakat,” ujar Jokowi.

Terhadap kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Kepri, kata Presiden, seharusnya daerah bisa menyelesaikan. Tetapi, karena ia melihat tidak ada pergerakan untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh pemda setempat, maka Kepala Negara langsung memerintakan Menko Polhukam dan Kapolri untuk menyelesaikan persoalan di sana.

“Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tetapi saya lihat tidak ada pergerakan di daerah. Jadi, saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tegas. Ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun, Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara. Itu harus dirampungkan karena bisa jadi preseden yang tidak baik, bisa menjalar ke daerah lain,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, keributan sempat terjadi di Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Tanjung Balai Karimun, Karimun, Kepulauan Riau. Keributan itu dipicu aksi sekelompok masyarakat yang menolak renovasi gereja. Padahal, pihak gereja sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Kelompok masyarakat atas nama Aliansi Peduli Karimun (APK) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang atas izin (IMB) renovasi gereja yang dikeluarkan Pemkab Karimun. Gugatan diajukan karena mereka tidak setuju gereja yang berusia hampir 100 tahun itu direnovasi total di lokasi saat ini.



Sumber: BeritaSatu.com