Pagi Ini Panja Komisi III Kasus Jiwasraya Rapat Perdana dengan Jampidsus

Pagi Ini Panja Komisi III Kasus Jiwasraya Rapat Perdana dengan Jampidsus
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan ( Foto: BeritaSatu TV )
Carlos KY Paath / RSAT Kamis, 13 Februari 2020 | 05:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Panitia Kerja (panja) Komisi III DPR untuk kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya akan menggelar rapat dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Rapat perdana panja tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di ruang Komisi III, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

“Panja Komisi III akan rapat pertama kali bersama Jampidsus dalam rangka melakukan pengawasan kasus dugaan korupsi Jiwasraya jam 10 pagi. Rapatnya tertutup. Kita akan cari informasi perkembangan penanganan mereka,” kata anggota Panja Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Menurut Hinca, pihaknya juga ingin mendalami pengakuan tersangka kasus Jiwasraya, Benny Tjokro. “Benny kan bilang kenapa cuma dia yang dijerat? Kita ingin tahu bagaimana kejaksaan merespons itu. Apakah dianggap angin lalu? Karena dia bisa mungkin jadi justice collaborator. Dia banyak tahu,” ungkap Hinca.

Hinca menyebut kan hari-hari ini Benny Tjokro jadi “bintangnya” kalau misalnya informasi yang dia berikan ditindaklanjuti. Kita akan kejar itu. Apakah itu informasi baru atau sudah lama tapi pura-pura enggak tahu lantas didiamkan oleh Kejaksaan Agung. "Meski rapat tertutup, kita enggak bisa pengaruhi proses penegakan hukumnya," ujar Hinca.

Hinca menuturkan pihaknya juga tidak tertutup kemungkinan memanggil Benny Tjokro. “Jika Komisi III memandang perlu memanggil Benny Tjokro ya kita panggil. Kalau Jampidsus tidak bisa menjelaskan, maka tentu perlu kita panggil Benny Tjokro. Benny bicara saja semua yang dia tahu,” ujar sekretaris jenderal Partai Demokrat tersebut.

Di sisi lain, Hinca menegaskan pihaknya juga secara khusus memandang penting terkait nasib dana nasabah Jiwasraya. “Kalau Kejaksaan Agung bilang itu ranah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka mereka harus kolaborasi. Sebenarnya kalau mau tidak tumpang tindih, pengawasan dari DPR harus lewat pansus (panitia khusus),” tegas Hinca.



Sumber: BeritaSatu.com