DPR Belum Putuskan RUU Ciptaker Dibahas di Pansus atau AKD

DPR Belum Putuskan RUU Ciptaker Dibahas di Pansus atau AKD
Azis Syamsuddin. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / CAH Jumat, 14 Februari 2020 | 14:20 WIB

Semarang, Beritasatu.com - DPR belum memutuskan Omnibus RUU Cipta Kerja (Ciptaker) akan dibahas lewat panitia khusus (pansus) atau alat kelengkapan dewan (AKD). Pimpinan DPR direncanakan menggelar rapat terlebih dahulu pekan depan. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjelaskan draf RUU Ciptaker menunggu nomor register dari Sekretariat Jenderal DPR.

"Setelah nomor register, kita rapim. Setelah rapim baru kita masukkan di dalam Bamus (Badan Musyawarah). Di Bamus akan ditentukan apakah pembahsan masuk ke pansus (panitia khusus) atau AKD," terang Azis di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/2/2020).

Azis enggan memberikan pandangan terhadap draf RUU Ciptaker, karena belum membaca keseluruhan. Disinggung mengenai adanya penolakan dari buruh atas RUU tersebut, menurut Azis, pemerintah tentu harus melakukan sosialisasi.

"Nanti dari pemerintah dalam hal ini menkumham (menteri hukum dan hak asasi manusia) akan melakukan sosialisasi. Tanggung jawab itu kan ada di menkumham untuk sosialisasi," kata Azis.

Diketahui, DPR secara resmi telah menerima draf RUU Ciptaker, Rabu (12/2/2020). RUU tersebut dikirimkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menkumham Yasonna H Laoly, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Menko Perekonomian beserta para menteri lainnya yang hadir menyampaikan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja nantinya akan terdiri dari 79 Rancangan Undang-Undang, yang terdiri dari 15 Bab dengan 174 Pasal yang akan dibahas di DPR," kata Puan saat jumpa pers usai menerima draf.

Sementara itu, Airlangga menyatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi. "Bersamaan ini akan dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Di mana dalam sosialisasi tersebut akan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan anggota DPR yang nantinya terlibat, maupun 7 Komisi DPR yang terkait," kata Airlangga.

Airlangga berharap melalui sosialisasi itu, masyarakat dapat mengetahui poin-poin yang akan dibahas dan diputuskan. Selain itu juga dampaknya bagi perekonomian nasional. 



Sumber: BeritaSatu.com