KPK Cecar Zulhas Soal Proses Alih Fungsi Hutan di Riau

KPK Cecar Zulhas Soal Proses Alih Fungsi Hutan di Riau
Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan (Zulhas) memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/2/2020). ( Foto: Beritasatu.com / Fana Suparman )
Fana Suparman / MPA Jumat, 14 Februari 2020 | 20:00 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengenai proses alih fungsi hutan di Riau. Hal ini dilakukan penyidik saat memeriksa Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, Jumat (14/2/2020).

Zulhas diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka PT. Palma Satu, anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group. Saat kasus ini bergulir, Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

"(Yang didalami penyidik) masih pengetahuan Pak Zulkifli terkait bagaimana proses alih fungsi hutan saat itu saat beliau menjabat Menteri Kehutanan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Zulhas pada 8 Agustus 2014. SK tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau.

SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014. Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulhas mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

Atas pidato Zulhas, Annas Maamun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group langsung mengirimkan surat kepada Annas Maamun dan memintanya mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau.

Annas Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk 'membantu dan mengadakan rapat.

Ali menyatakan, dalam pemeriksaan hari ini, tim penyidik juga mendalami proses Pemprov Riau mengajukan revisi alih fungsi hutan ke Kemhut yang saat itu dipimpin Zulhas.

"Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai proses dari Pemerintah Provinsi Riau kepada saksi yang saat itu menjabat selaku Menhut dalam hal pengajuan perubahan fungsi atau peruntukan kawasan hutan di Riau," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.



Sumber: BeritaSatu.com