KPK Sudah Deteksi Keberadaan Harun Masiku

KPK Sudah Deteksi Keberadaan Harun Masiku
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / WBP Rabu, 19 Februari 2020 | 20:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mendeteksi keberadaan caleg PDIP, Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap PAW anggota DPR. Saat ini, tim KPK sedang menelusuri hal tersebut.

"Ada titik-titik yang perlu kami datangi," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Meski demikian, Ali enggan mengungkap daerah atau titik yang terdeteksi dan atau diduga sebagai lokasi persembunyian Harun. Menurut Ali, hal tersebut merupakan bagian dari strategi penyidik yang tidak dapat disampaikan. Ali hanya memastikan tim KPK yang dibantu aparat kepolisian seluruh Indonesia berupaya memburu dan membekuk Harun agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menyuap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU.

"Sekarang teman-teman sedang berusaha mencari sampai hari ini. Dibantu pihak kepolisian. Saya yakin dan KPK berkomitmen menemukan tersangka karena itu kami berkepentingan menyelesaikan berkas perkara agar bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Pun kalau tidak ditemukan, itu akan jadi tanggung jawab karena untuk menyelesaikan berkas perkara dan disidangkan, ya harus ditemukan," kata Ali Fikri.

Diketahui, sudah sebulan lebih, KPK yang dibantu aparat kepolisian seluruh Indonesia memburu Harun Masiku. Namun, hingga kini, KPK belum juga berhasil membekuk caleg PDIP dari dapil Sumatera Selatan I tersebut. Masih buronnya Harun menjadi pertanyaan banyak pihak. Hal ini mengingat KPK memiliki peralatan dan sumber daya yang mumpuni untuk membekuk seorang tersangka korupsi.

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Harun Masiku

Ali mengklaim berbagai upaya telah dilakukan semaksimal mungkin oleh KPK untuk membekuk Harun. Namun, Ali mengakui, hingga kini, KPK menduga Harun tidak menggunakan teknologi untuk memungkinkan kebebasannya terdeteksi KPK dan kepolisian.

"Jika seseorang menggunakan handphone itu sangat mudah sekali atau menggunakan media sosial aktif mudah sekali. Faktanya kan tidak seperti itu jadi yang kemudian ini, kami akan terus berusaha, berkomitmen untuk mencari DPO ini. Sampai hari ini tentunya begitu (Harun tidak menggunakan teknologi). Sehingga kami tidak mengetahui keberadaan tersangka atau belum mengetahui secara pasti, sehingga kami belum bisa menangkapnya," kata Ali Fikri.

120.000 Perlintasan di Bandara Soetta Tidak Terdata Imigrasi

Lambannya KPK menangkap Harun akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Antikorupsi merosot. Disinggung mengenai hal ini, Ali memastikan tim penyidik terus bekerja mengusut kasus dugaan suap PAW anggota DPR meski belum berhasil menangkap Harun. "Jadi tentunya begini, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara terus dilakukan, termasuk juga perkara PAW terus kami lakukan terhadap 4 tersangkanya. Pemberkasannya tidak hanya terhadap tersangka yang sudah dilakukan penahanan, namun secara teknisnya nanti persidangan seperti apa tetap bisa kita lakukan sekalipun kemudian belum ditangkap," kata Ali Fikri.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta. Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah 'hilang ditelan bumi'. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali. Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, seorang warga mengaku melihat Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. Meski dipastikan telah berada di Indonesia, KPK dan kepolisian hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO).



Sumber: BeritaSatu.com