Penyelenggara Negara Tak Patuh Lapor Kekayaan ke KPK

Penyelenggara Negara Tak Patuh Lapor Kekayaan ke KPK
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
/ AB Jumat, 21 Februari 2020 | 14:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masih rendah. Masih banyak penyelenggara negara yang tak patuh melaporkan kekayaannya.

Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Jumat (21/2/2020), menyatakan per 20 Februari 2020 tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D sebesar 38,90 persen. Dari total 356.854 wajib lapor, baru 138.803 penyelenggara negara yang telah menyetorkan LHKPN. Sebanyak 218.051 wajib lapor lainnya belum melaporkan harta yang dimiliki.

KPK mengimbau penyelenggara negara untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas waktu pelaporan periodik berakhir, yakni pada 31 Maret 2020.

Terkait kepatuhan jajaran pegawai KPK dalam melaporkan harta kekayaan, Ipi mengatakan sejak 18 Februari 2020, seluruh pimpinan KPK dan dewan pengawas telah memenuhi kewajiban tersebut. Sebanyak 92,8 persen pegawai KPK juga telah menyampaikan laporan harta kekayaan.

Selain itu, tujuh staf khusus (stafsus) Presiden Jokowi telah menyampaikan LHKPN sebelum batas waktu pengiriman berakhir, yakni pada 20 Februari 2020. Para stafsus itu dilantik pada 21 November 2019 dan mereka digolongkan sebagai penyelenggara negara baru dan masuk dalam kategori wajib lapor khusus.

Sementara itu, masih terdapat empat dari enam stafsus Presiden Jokowi yang merupakan wajib lapor periodik belum menyampaikan laporannya. Mereka diberi batas waktu hingga 31 Maret 2020. Wajib lapor periodik ditujukan kepada penyelenggara negara yang sebelumnya telah melaporkan harta kekayaannya secara berkala satu tahun sekali.

Untuk delapan stafsus Wapres Ma'ruf Amin, satu dari tiga wajib lapor periodik telah menyampaikan laporan hartanya. Lima stafsus sebagai wajib lapor khusus diberi batas waktu hingga 24 Februari 2020.



Sumber: ANTARA