Dana Program Satlak Prima Kempora Tahun 2016 Bocor Rp 10 miliar

Dana Program Satlak Prima Kempora Tahun 2016 Bocor Rp 10 miliar
Terdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menunggu dimulainya sidang lanjutan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Sidang beragenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK. (Foto: ANTARA FOTO / Indrianto Eko Suwarso)
Fana Suparman / WM Jumat, 21 Februari 2020 | 20:12 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi bocornya anggaran Program Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 10 miliar.

Temuan BPK itu diungkapkan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Satlak Prima Chandra Bakti, saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menpora Imam Nahrawi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/2/2020).

"Temuan BPK itu terkait masalah anggaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan," kata Chandra dalam kesaksiannya di persidangan.

Satlak Prima merupakan lembaga yang dibentuk Kempora untuk memperbaiki prestasi Indonesia di ajang olahraga multievent. Pendanaan Satlak Prima berasal dari Kempora.

Terkait temuan BPK itu, Chandra mengaku baru mengetahuinya setelah diundang BPK. Dalam pertemuan di Kantor BPK itu terungkap anggaran Satlak Prima Tahun 2016 bocor Rp 10 miliar.

Chandra mengatakan pada periode 2016-2017 yang menjabat PPK Satlak Prima adalah Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok.

Chandra pun mengonfirmasi temuan BPK itu kepada Ucok.

"Waktu itu dari seingat saya untuk Ucok sekitar Rp 10 miliar," kata Chandra.

"Jadi ada Rp 10 miliar anggaran Satlak Prima yang tidak bisa dipertanggungjawabkan?" tanya JPU KPK Roland Worotikan.

"Iya tahun 2016. Kemudian saya panggil Ucok. Ini harus clear kalau tidak nanti disclaimer saya bilang," tutur Chandra.
Ketika dikonfirmasi Chandra, Ucok membenarkan bahwa ada anggaran Satlak Prima yang bocor dan masuk kantong pribadi Imam Nahrawi Rp2 miliar melalui asisten pribadinya yang bernama Miftahul Ulum.

Kepada Chandra, Ucok mengaku diminta menyiapkan uang Rp2 miliar oleh Tommy Suhartanto selaku Direktur Perencanaan dan Anggaran Program Satlak Prima untuk diberikan kepada Imam Nahrawi. Namun, Chandra menyebut bahwa uang tidak diserahkan langsung, melainkan lewat mantan pebulutangkis nasional, Taufik Hidayat yang kala itu menjadi Wakil Ketua Satlak Prima.

"Selanjutnya saudara Ucok melalui temannya yang saya tidak ingat namanya menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada saudara Taufik Hidayat. Setelah penyerahan uang tersebut, saudara Edward mengonfirmasi kepada saudara Taufik Hidayat dan disampaikan bahwa uang tersebut sudah diambil oleh saudara Miftahul Ulum," jelas jaksa Ronald membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Chandra.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersama-sama asisten pribadinya, Miftahul Ulum telah menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Suap itu diduga diterima Imam dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI. Terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi bancakan Imam dan Ulum menerima suap.

Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kempora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Gemes 2018.

Kedua, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.

Tak hanya menerima suap, Jaksa juga mendakwa Imam bersama-sama dengan Ulum telah menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dengan nilai total Rp 8,6 miliar.

Dibeberkan Jaksa, Imam dan Ulum menerima uang senilai Rp 300 juta dari Ending kemudian Rp 4,9 miliar sebagai uang tambahan operasional Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019.

Selain itu, uang senilai Rp 2 miliar sebagai pembayaran jasa desain konsultan arsitek kantor Budipradono Architecs dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kempora Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2016 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA.

Kemudian, uang senilai Rp 1 miliar dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kempora Tahun Anggaran 2016 – 2017 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA.

Terakhir, uang sejumlah Rp 400 juta dari Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat.



Sumber: BeritaSatu.com