Ketua KPK Sebut Penghentian 36 Penyelidikan untuk Wujudkan Tujuan Hukum

Ketua KPK Sebut Penghentian 36 Penyelidikan untuk Wujudkan Tujuan Hukum
Firli Bahuri. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / MPA Jumat, 21 Februari 2020 | 20:35 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan penghentian penyelidikan merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan hukum. Diketahui, selama dua bulan dipimpin Firli Bahuri Cs, KPK menghentikan 36 penyelidikan dugaan korupsi.

"Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tisk boleh perkara digantunggantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan," kata Firli dalam pesan singkatnya, Jumat (21/2/2020).

Menurut Firli, perkara dalam penyelidikan dihentikan lantaran tidak ditemuinya tindak pidana atau alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurutnya, tidak boleh penanganan suatu perkara digantung, bahkan disalahgunakan untuk menakuti pencari kepastian hukum dan keadilan.

"Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Plt Jubir KPK, Ali Fikri memastikan sejumlah dugaan korupsi yang menyedot perhatian masyarakat tidak termasuk dalam 36 penyelidikan yang dihentikan. Penyelidikan dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik masih terus berjalan.

Demikian pula penyelidikan dugaan korupsi terkait divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara. Penyelidikan dari pengembangan kasus besar lainnya, seperti e-KTP dan BLBI juga tidak termasuk dari 36 penyelidikan yang dihentikan.

"Termasuk juga tadi ada pertanyaan apakah perkara di Lombok lalu RJL (RJ Lino) kami pastikan bukan itu. Jadi supaya jelas dan clear. Bukan di NTB, bukan RJL, bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear. Tapi perkara lain," kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Meski demikian, Ali tak membeberkan secara rinci dugaan korupsi yang penyelidikannya telah dihentikan. Ali hanya menyebut jenis dugaan korupsi yang penyelidikannya dihentikan cukup beragam, mulai dari dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, kementerian dan lainnya.

"Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/ DPRD," katanya.

Ali mengaku tidak dapat menyampaikan secara rinci penyelidikan yang telah dihentikan lantaran penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke masyarakat. Apalagi, katanya, tak tertutup kemungkinan Lembaga Antikorupsi bakal kembali membuka proses penyelidikan sepanjang ditemukan fakta baru.

"Tentunya penghentian penyelidikan dan penyidikan sekalipun jika ada fakta-fakta baru yang mendukung proses itu tentunya bisa dibuka kembali. Jadi masih perkara berjalan tentunya tidak bisa kami sampaikan," ujar Ali.

Ali menjelaskan, penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berdasarkan definisi itu, Ali mengatakan dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan.

"Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," tuturnya.

Selain itu, Ali mengatakan, penghentian penyelidikan bukan praktik yang baru dilakukan KPK. Sepanjang lima tahun terakhir atau sejak 2016, kata Ali, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus.
"Penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab," kata Ali.

Ali memaparkan, dalam menghentikan sebuah penyelidikan, KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Beberapa di antaranya, proses penyelidikan yang berlangsung lama. Bahkan, terdapat suatu kasus yang diselidiki sejak 2011 atau sembilan tahun lalu.

Selain itu, penghentian suatu penyelidikan dilakukan lantaran tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup atau bukan tindak pidana korupsi.
"Dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," pungkasnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com