Kasus Tak Jelas, Wajar KPK Hentikan Penyelidikan

Kasus Tak Jelas, Wajar KPK Hentikan Penyelidikan
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Yeremia Sukoyo / WM Jumat, 21 Februari 2020 | 15:18 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memastikan untuk menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus korupsi. Penghentian penyelidikan dilakukan demi adanya kepastian hukum karena sekian lama tidak ada perkembangan.

Pakar hukum Indriyanto Seno Adji menjelaskan, UU 30/2002 tentang KPK, khususnya Pasal 44 ayat 3 memberikan otoritas dan legitimasi penuh bagi KPK untuk menghentikan penyelidikan. Wewenang itu diberikan untuk kepastian hukum terhadap ada tidaknya peristiwa hukum korupsi.

"Bagi saya, 36 kasus yang berasal dari kumulatif tahunan yang tidak jelas adalah relatif sedikit dan minim dibandingkan banyaknya kasus penyelidikan yang secara kuantitatif besar jumlahnya," kata Indriyanto Seno Adji, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Menurutnya, langkah penghentian penyelidikan merupakan langkah yang dapat dibenarkan bagi adanya kepastian hukum dan keadilan. Lebih jauh juga untuk menentukan adanya peristiwa hukum sebagai tindakan korupsi atau tidak.

Indriyanto, yang juga mantan pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK itu, menceritakan, ketika dirinya menjabat pimpinan KPK juga menemukan cukup banyak kasus yang tidak memenuhi syarat. Karena itulah dibutuhkan sebuah keputusan yang tepat untuk memutuskan apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak.

"Saat era saya, memang cukup banyak laporan dan penyelidikan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu kasus, juga tidak jelas alat buktinya dan tidak jelas juga peristiwa hukumnya. Ini memang perlu suatu keputusan atas minimnya hasil [enyelidikan tersebut," ujarnya.

Dikatakan Indriyanto, bagi KPK, dalam hal suatu kasus mengandung peristiwa yang obscuur (tidak jelas), penghentian penyelidikan ini lazim dilakukan dan dalam praktik memang harus dilakukan.

"Yang menjadi suatu larangan saat UU lama kan terbatas pada penghentian penyidikan dan Penuntutan," ujar Indriyanto.

Saat ini, dalam penghentian penyidikan, UU KPK Baru telah memberikan basis, otoritas, dan legitimasi untuk penghentian tersebut. Mekanismenya adalah juga dengan pemberitahuan kepada Dewas.

"Memang ini harus ada kepastian hukum dan keadilan bagi seseorang yang sudah bertahun-tahun ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

Dijelaskan, tentang mekanisme penghentian penyelidikan, tentunya tetap dilakukan dengan tahapan formil materil yang ketat dan teruji. Semua penghentian penyelidikan harus digelar oleh penyelidik, penyidik dan penuntut umum di Kedeputian Penindakan.

Hasil gelarnya kemudian dibuat Laporan Hasil Penyelidikannya. Baru, Laporan Hasil Penyelidikan diajukan ke Pimpinan dengan dibuatkan Nota Dinas, yang berisi apa alasan dilanjut dan dihentikannya penyelidikan.

"Sesuai UU KPK baru, penghentian penyelidikan tidak memerlukan ijin dari Dewan Pengawas," kata Indriyanto.

Dari catatan yang dimilikinya, yakni dari data lima tahun terakhir sejak 2006, KPK sudah menghentikan penyelidikan sebanyak 162 kasus. Sejumlah penyelidikan sudah dimulai sejak 2011 (9 tahun), 2011, dan tahun 2013.

"Jadi sangat lazim, kasus penyelidikan yang obscuur dan bertahun-tahun menggantung diputuskan untuk dihentikan," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com