Jaksa Agung: Gunakan Hati Nurani Dalam Penegakan Hukum

Jaksa Agung: Gunakan Hati Nurani Dalam Penegakan Hukum
ST Burhanuddin. ( Foto: Antara )
Robert Wardy / WM Senin, 24 Februari 2020 | 16:29 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST Burhanudin mengemukakan, penegakan hukum tidak melulu berdasarkan text book atau berpatokan pada buku dan teori. Jika menggunakan prinsip itu, ada banyak sekali masyarakat akan dipenjara. Padahal kasusnya kecil dan sederhana.

"Kita harus lihat juga keadilan di masyarakat. Di sini, ada banyak Kajati, instruksi saya adalah agar kedepankan rasa keadilan masyarakat," kata Burhanudin dalam seminar nasional bertema Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah di gedung DPD, kompleks parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Tampir pula sebagai pembicara pada seminar itu Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Burhanudin meminta para penegak hukum, khususnya di lingkup kejaksaan agar menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum. Jika memang ada kasus yang secara text book benar tetapi melukai perasaan keadilan maka gunakan hati nurani dalam memutus.

Dia mencontohkan, ada kasus pencurian getah karet di Sumatera Utara oleh seorang kakek. Harga barang yang dicuri hanya Rp 17.400. Tetapi terhadap pelaku dilakukan penahanan dan dituntut penjara 10 bulan.

"Banyak perkara-perkara yang menyentuh rasa keadilan rakyat. Mari bersama jaga perasaan keadilan masyarakat. Jangan hanya mengikuti aturan text book, tetapi hati nutani tidak digunakan dalam text book itu. Saya ingin ini dilakukan untuk keadilan masyarakat," ujar Burhanudin.

Pada kesempatan itu, dia juga menginstruksikan ke jajarannya agar dalam penanganan kasus terkait dana desa agar tidak langsung dibawa ke penjara. Para penyidik harus lakukan penelaan kasus secara lengkap dan utuh. Pasalnya yang mengelola dana desa adalah para kepala desa yang bukan lulusan dari sekolah administrasi. Bisa saja terjadi penyimpangan karena kesalahan administrasi laporan.

"Kepala Desa itu orang biasa yang jauh dari administrasi negara. Mereka butuh pembelajaran. Itu ada di Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pendampingan dalam pembelajaran. Kalau terjadi kesalahan maka Pemda harus bertanggung jawab," tutup
Burhanudin.



Sumber: BeritaSatu.com