Komisi III DPR Desak Menkumham Tindak Lanjuti Target Penyelesaian Legislasi

Komisi III DPR Desak Menkumham Tindak Lanjuti Target Penyelesaian Legislasi
Desmond J Mahesa ( Foto: Antara/Ismar Patrizki )
Carlos KY Paath / YS Selasa, 25 Februari 2020 | 20:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menindaklanjuti penyelesaian legislasi. Misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Pemasyarakatan.

“Komisi III DPR mendesak Menkumham untuk segera menindaklanjuti target penyelesaian legislasi, khususnya RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan serta ketentuan perundang-undangan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa saat rapat Komisi III dengan Menkumham di Ruang Komisi III Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Desmond menambahkan, percepatan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan penegakan hukum dan HAM akan semakin mudah dengan disahkannya berbagai regulasi.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir. Adies berharap surat presiden (surpres) terkait dua RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan perlu segera diterbitkan. Dengan begitu DPR dan pemerintah, lanjut Adies, dapat melakukan pembahasan. Menanggapi usulan itu, Yasonna akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Harus ada surpres. Ini kan sudah peralihan pemerintahan, tapi nanti diajukan oleh presiden, kemudiaan kita sepakati, bahwa ini tidak nol, tetapi carry over (lanjutan). Nanti kita tanyakan lagi ke Setneg,” ungkap Yasonna.

Yasonna menambahkan, terdapat 14 pasal dari RUU KUHP yang menjadi fokus pembahasan. “Kita tentukan batas kita berdebat ada 14 isu. Itu yang kita bahas, tidak mungkin kita mundur dari situ,” imbuh Yasonna.

Di sisi lain, Komisi III juga mendesak Menkumham segera menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang keimigrasian secara tuntas. Contohnya terkait permasalahan Sinkronisasi Data pada Sistem Informasi Manajeman Imigrasi.



Sumber: Suara PEmbaruan