Tim Advokasi Novel Baswedan Nilai Kejati DKI Jakarta Hanya Jadi Tukang Pos

Tim Advokasi Novel Baswedan Nilai Kejati DKI Jakarta Hanya Jadi Tukang Pos
Penyerang Novel Baswedan. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WM Kamis, 27 Februari 2020 | 12:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Tim advokasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menilai Kejaksaan Tinggi DKI hanya berperan seolah-olah sebagai tukang pos yang mengantarkan berkas penyidikan dari kepolisian ke pengadilan.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi berkas perkara kasus teror penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan dinyatakan Kejati DKI sudah lengkap. Polda Metro Jaya menyatakan akan segera melimpahkan tersangka dan barang bukti.

"Seolah-olah Kejati DKI Jakarta hanya jadi tukang stempel berkas kepolisian dan mengantarkannya ke pengadilan," kata Anggota Tim Advokasi, Alghiffari Aqsa dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Tim advokasi menilai, penanganan perkara Novel dari penyidikan hingga tahap prapenuntutan di Kejati DKI Jakarta dilakukan secara tidak profesional dan tertutup. Bahkan, mengatakan sejak awal proses penyidikan terdapat sejumlah kejanggalan, seperti barang bukti yang hilang atau berkurang.

"Seperti cangkir dan botol yang diduga digunakan pelaku sebagai alat yang menyiram tidak disimpan dan didokumentasikan dengan baik," katanya.

Selain itu, polisi memunculkan kesan tidak terdapat bukti. CCTV, data pengguna telpon (cell tower dump) dan saksi-saksi pun tidak seluruhnya diambil dan didengar keterangannya.

"Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan menemukan abuse of process dari penyidik Polri," katanya.

Lebih jauh, Alghiffari mengatakan, muncul beberapa sketsa yang dibuat sendiri oleh polisi berdasarkan keterangan beberapa saksi, namun tidak satupun yang dijadikan dasar menangkap terduga pelaku. Selain itu, katanya, jenis kasus yang awalnya tergolong kasus sedang menjadi kasus sulit karena penanganan yang berlarut-larut (undue delay) hingga hampir 3 tahun.

Hingga kini, katanya, tidak terdapat penjelasan dan uraian logis mengenai hubungan terduga pelaku yang ditangkap oleh Polri dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang didapatkan pada periode-periode awal penyidikan. Misalnya, hubungan terduka pelaku yang ditangkap dengan sketsa dan keterangan-keterangan primer saksi-saksi serta temuan Tim Satgas Gabungan Bentukan Kapolri 2019.

"Tidak terdapat penjelasan terkait penggunaan pasal pidana pengeroyokan (170 KUHP) oleh Polda Metro Jaya yang kemudian dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI," katanya.

Sementara, terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan kuat bahwa penyerangan terkait dengan pekerjaan Novel Baswedan di KPK yang tujuannya mematikan, melumpuhkan, luka berat dan direncanakan. Dikatakan, Novel sebagai korban telah menekankan kasus teror penyiraman air keras tidak hanya melukai wajah dan mata, tetapi juga masuk ke hidung dan mulut sehingga tidak bisa bernafas seketika dan hampir kehilangan kesadaran.

"Tim Advokasi telah pernah menyampaikan perihal ini dan juga secara langsung telah disampaikan lagi kepada penyidik untuk menggunakan Pasal 21 UU KPK, Pasal 340 KUHP, 351 Ayat 2/3 KUHP serta Pasal 354 KUHP, 355 KUHP," katanya.

Ditegaskan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menangani perkara secara tertutup dan tidak memaksimalkan kewenangan prapenuntutan. Tim Advokasi selain telah menyampaikan masukan terhadap penuntasan perkara ini di penyidikan juga telah melayangkan surat permohonan audiensi ke Kejati DKI Jakarta pada 12 Februari 2020.

"Namun, hingga saat ini Kejati DKI Jakarta tidak memberikan tanggapan hingga Tim mendapat kabar bahwa berkas penyidikan dianggap lengkap," katanya.

Berdasarkan hal itu, Tim Advokasi meminta Kejati DKI Jakarta meninjau proses prapenuntutan. Termasuk dengan memeriksa ulang keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, serta fakta-fakta lain yang menjadi kunci pengungkapan perkara penyerangan terhadap Novel.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meninjau ulang proses prapenuntutan perkara ini dengan memperhatikan temuan-temuan kejanggalan dan temuan Komnas HAM," katanya.

Sementara untuk Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kompolnas, Tim Advokasi meminta agar temuan Komnas HAM mengenai abuse of process yang dilakukan penyidik Polri dapat ditindaklanjuti. Salah satunya, Kapolri memerintahkan Propam Mabes Polri mengadakan pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut.

"Kompolnas mengawal dan mengadakan pemeriksaan tersendiri menindaklanjuti temuan Komnas HAM mengenai abuse of process yang dilakukan Penyidik Polri," katanya.

Di sisi lain, Tim Advokasi juga meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk memastikan penuntasan kasus. Tak hanya kasus Novel, Tim Advokasi meminta Presiden memastikan kasus-kasus teror terhadap pimpinan dan pegawai KPK lainnya diusut tuntas.

Diketahui, Novel diteror dengan disiram air keras sepulang salat Subuh dari masjid tak jauh dari rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017 lalu. Kedua matanya terluka parah hingga kini.
Setelah 2,5 tahun proses penanganan dengan sejumlah tim yang dibentuk, kepolisian baru berhasil mengamankan Robby dan Rahmat, dua orang yang diduga meneror Novel pada Kamis (26/12/2019).

Keduanya merupakan anggota polisi aktif dari Satuan Brimob. Meski demikian, hingga kini belum diketahui secara pasti motif Robby dan Rahmat meneror Novel. Kepolisian juga belum berhasil mengungkap otak atau pelaku utama dari teror tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com