KPK Konfirmasi Hasto Kristiyanto Soal Percakapan Terkait PAW Harun Masiku

KPK Konfirmasi Hasto Kristiyanto Soal Percakapan Terkait PAW Harun Masiku
Hasto Kristiyanto. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WM Rabu, 26 Februari 2020 | 20:33 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait percakapan mengenai proses PAW Anggota DPR, Harun Masiku. Percakapan tersebut diperoleh penyidik dari bukti elektronik yang disita sebelumnya.

"Hari ini kami kembali periksa Hasto Kristiyanto sebagai saksi selaku Sekjen PDIP di mana pemeriksaan hari ini merupakan pendalaman pemeriksaan sebelumnya dan lebih fokus kepada terkait konfirmasi isi dari barang bukti elektronik," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Diketahui, tim penyidik kembali memeriksa Hasto sebagai saksi kasus dugaan suap proses PAW Anggota DPR yang menjerat caleg PDIP, Harun Masiku. Pemeriksaan Hasto pada hari ini dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Meski demikian, Ali enggan mengungkap lebih jauh mengenai isi percakapan yang dikonfirmasi penyidik kepada Hasto. Termasuk saat dikonfirmasi munculnya nama Hasto dalam percakapan tersebut.

"Bahwa mengenai nama, materi seperti apa, saya sampaikan secara umum bahwa itulah yang kemudian dipertanyakan kepada para saksi oleh penyidik KPK. Namun tentang detailnya seperti apa, tentu belum bisa saya sampaikan hari ini," katanya.

Tak hanya kepada Hasto, tim penyidik juga mendalami mengenai percakapan tersebut kepada Nurhasan, satpam di kantor Hasto yang juga diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Namun, Ali berkukuh enggan mengungkap isi percakapan yang sedang didalami penyidik.

"Detailnya enggak bisa disebutkan termasuk saksi terakhir Pak Nurhasan, penjaga atau tenaga keamanan di Kantor Hasto, itu juga mengonfirmasi beberapa percakapan dan komunikasi melalui barang bukti dan elektronik," katanya.

Ali berdalih tak dapat menyampaikan isi percakapan karena terkait dengan proses penyidikan. Ali berjanji seluruh percakapan dan hal lain terkait kasus ini bakal dibeberkan Jaksa KPK dalam persidangan nanti.

"Nanti di persidangan tentu akan dibuka seluas-luasnya oleh jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan perkara keempat tersangka ini," katanya.

Seusai diperiksa penyidik, Hasto enggan berbicara banyak mengenai materi yang didalami penyidik. Hasto menyebut selama 2,5 jam diperiksa, tim penyidik mencecarnya dengan 14 pertanyaan.

"Ada sekitar 14 hal-hal yang harus saya berikan keterangan tersebut dan untuk itu saya ikuti seluruh proses hukum dengan sebaiknya," kata Hasto usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Hasto hanya menyebut PDIP memiliki legalitas untuk mengajukan nama caleg yang ditetapkan KPU sebagai anggota DPR terpilih menggantikan caleg yang meninggal dunia. Menurutnya, hal ini telah dipertegas MA melalui fatwanya.

"Kami menjalankan itu sebagai bagian dari keputusan partai, sebagai Sekjen saya menjalankan keputusan itu sebaik-baiknya dan tentu saja saya dalam menjalankan keputusan itu melekat suatu tanggung jawab yang harus saya jalankan sebagai Sekjen," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah 'hilang ditelan bumi'. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.

Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

Bahkan, seorang warga mengaku melihat Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. Meski dipastikan telah berada di Indonesia, KPK dan kepolisian hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO).



Sumber: BeritaSatu.com