KPK dan Kemdes Bangun Sistem Awasi Dana Desa

KPK dan Kemdes Bangun Sistem Awasi Dana Desa
Ilustrasi Dana Desa ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / YS Rabu, 4 Maret 2020 | 12:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) sepakat untuk membangun sistem mengawasi dana desa.

Pembangunan sistem ini menjadi salah satu materi yang dibahas Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dan jajarannya saat bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

"Kita membangun sebuah sistem pengawasan atau pemenfaatan dana desa supaya lebih bagus lagi," kata Abdul Halim di Gedung KPK, Jakarta.

Abdul Halim mengatakan, sistem pengawasan ini diperlukan lantaran desa saat ini mengelola dana yang sangat besar. Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat saja mencapai Rp 72 triliun untuk tahun 2020 dan terus meningkat setiap tahunnya.

Selain dana desa dari pemerintah pusat, anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) berasal dari sejumlah sumber lainnya, seperti alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pendapatan asli desa.

"Kalau kita masuk ke APBDes itu total Rp 130 triliun se-Indoensia karena ada empat sumber di APBDes itu," katanya.

Untuk itu, Abdul Halim mengatakan diperlukan pengawasan dan pendampingan dari KPK agar dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat semaksimal mungkin.

"Kita diskusikan supaya kami mendapat pendampingan KPK di Deputi Pencegahan khususnya supaya manfaatkan dana desa semakin optimal," katanya.

Abdul Halim mengatakan, dana desa saat ini berfokus pada transformasi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Ia memastikan, pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lainnya, terutama untuk membahas mengenai teknis sistem pengawasan dana desa.

"Termasuk arahan KPK dalam menyusun pedoman penggunaan dana desa lebih teknis sehingga masing-masing punya acuan, panduan dan tolok ukurnya jelas. Tentu akan ditindaklanjuti," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, dana desa telah menjadi perhatian lembaga antikorupsi. KPK, kata Lili, berupaya memastikan agar dana desa dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

"Jadi ada acuan dan Kemdes dan KPK akan tindaklanjuti dengan MoU yang sudah dilakukan sebelumnya," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan