Pimpinan MPR Bahas Hambatan KPK Jalankan UU Baru

Pimpinan MPR Bahas Hambatan KPK Jalankan UU Baru
Pimpinan MPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang membelit dua perusahaan asuransi, Jiwasraya dan Asabri. ( Foto: Beritasatu TV )
Fana Suparman / WM Senin, 9 Maret 2020 | 14:35 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan MPR mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/3/2020). Rombongan pimpinan MPR yang terdiri dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan enam Wakil Ketua MPR, yakni Zulkifli Hasan; Ahmad Basarah; Hidayat Nur Wahid; Arsul Sani, Jazilul Fawaid; dan Fadel Muhammad tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB.

Sementara tiga Wakil Ketua MPR lainnya, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat dan Syarif Hasan tidak terlihat turut hadir.

Fadel Muhammad menjelaskan, kehadiran pihaknya untuk mendengarkan keluhan KPK mengenai implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. MPR, katanya mendengar adanya sejumlah hambatan yang dialami KPK terkait UU baru tersebut.

"Kita mendengar ada beberapa hambatan-hambatan dari UU yang baru, kita ingin klarifikasi dan mendengar dari mereka," kata Fadel, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Fadel tak menjelaskan lebih jauh mengenai hambatan terkait UU KPK yang baru itu. Fadel hanya menyebut terdapat banyak hambatan dalam menjalankan UU tersebut.

"Macam-macam (hambatan), panjang sekali. Saya kira kita coba lihat bahwa memang ada beberapa hal yang mereka mungkin lebih segan, lebih enggan dalam melaksanakan," katanya.

Fadel memastikan, kunjungan ini untuk memperkuat kerja sama yang telah dibangun sebelumnya. MPR berkomitmen mendukung KPK dalam memberantas korupsi.

"Kita ingin agar ke depan bagaimana ada kerja sama yang baik antara MPR dengan KPK terutama dalam memberantas korupsi," katanya.

Salah satunya, mengenai menguatkan kemampuan KPK dalam menjangkau daerah. Fadel mengakui, otonomi membuat korupsi turut berpindah ke daerah.

"Kami ingin melihat perkembangan di daerah-daerah, sampai sekarang KPK kan ingin juga menjangkau daerah, karena ternyata dengan otonomi ini korupsi berpindah dari pusat ke daerah, di pemerintahan daerah, nah kita ingin bicarakan," katanya



Sumber: BeritaSatu.com