RUU Cipta Kerja Berdimensi Kesejahteraan Masyarakat yang Berimbang

RUU Cipta Kerja Berdimensi Kesejahteraan Masyarakat yang Berimbang
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Selasa, 17 Maret 2020 | 12:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – RUU Cipta Kerja yang tengah disiapkan pemerintah dan DPR memiliki dimensi kesejahteraan masyarakat yang berimbang (equal social welfare). Oleh karena itu, daripada terus mempolitisi RUU yang merupakan omnibus law itu, kalangan politisi di parlemen sebaiknya ikut melakukan sosialisasi yang mencerahkan masyarakat.

Pandangan itu disampaikan pengajar Program Pascasarjana bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Selasa (17/3/2020). “Omnibus law ini maknanya adalah untuk segalanya terkait suatu produk regulasi perundangan, sehingga regulasi itu dapat didayagunakan,” ujar Indriyanto.

Sebab, ujar Indriyanto, visi dan misi yang diemban RUU Cipta Kerja dalam kerangka rekodifikasi, reevaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan hukum yang terkait dengan ketenagakerjaan yang tersebar dan sering tidak sinkron satu sama lain, baik vertikal maupun horisontal. Kondisi seperti itu yang kemudian disepakati dalam RUU Cipta Kerja.

Indriyanto mengatakan, tujuan pemerintah melakukan revolusi hukum cipta kerja ini harus dimaknai untuk meningkatkan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan masif investasi. Selain itu, juga untuk mereduksi atau deregulasi birokrasi yang koruptif, tetapi juga tetap mempertahankan sinergitas antara pusat dan daerah. Dengan demikian, keberadaan RUU itu juga menghilangkan kesan diskriminasi antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan tenaga kerja.

Indriyanto mengatakan, klaster-klaster permasalahan pada omnibus law cipta kerja pasti muncul sebagai polemik dan perdebatan. Dia mencontohkan Pasal 170 yang mengatur tentang upah minimum, tenaga kerja asing, outsourcing, jam lembur, PHK, serta status karyawan kontrak.

“Tetapi, klaster-klaster itu bukan dipolitisasi untuk meniadakan RUU itu. Komunikasi para pemangku kepentingan terhadap masalah klaster adalah basis dan jalan terbaik bagi menyelesaikan masalah tersebut” ujar Indriyanto.

Dikatakan, pelaku politik legislatif sebaiknya bersikap bijak bagi realisasi tujuan positif RUU Cipta Kerja ini. Memang diperlukan waktu pembahasan masalah klaster tersebut, tetapi setidaknya titik taut penyelesaiannya menjadi pilihan terbaik.

Selain itu. sosialisasi RUU Cipta Kerja sangat berguna untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa omnibus law ini memiliki perspektif dengan dimensi kesejahteraan masyarakat yang berimbang. Keberadaan RUU itu akan memutus rantai birokrasi dan menciptakan deregulasi koruptif yang masif dari pusat dan daerah, sehingga ada pertumbuhan serta peningkatan investasi dan ekonomi negara.

“Semua konsep omnibus law ini harus dijalankan oleh pelaku cipta kerja secara berintegritas yang baik, sehingga menghilangkan stigma adanya kepentingan tersembunyi pemerintah,” kata Indriyanto.



Sumber: BeritaSatu.com