100 Hari Pimpinan KPK Jilid V, Miskin Prestasi Panen Kontroversi

100 Hari Pimpinan KPK Jilid V, Miskin Prestasi Panen Kontroversi
Pimpinan KPK periode 2019-2023. (Foto: Antara)
Fana Suparman / JAS Rabu, 25 Maret 2020 | 19:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masa kerja Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V bakal genap berusia 100 hari pada 29 Maret 2020 mendatang. Sebagian kalangan menilai, sejak dipimpin Firli Bahuri Cs, KPK lebih banyak memanen kontroversi ketimbang menorehkan prestasi.

"Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru yang dihasilkan adalah berbagai kontroversi," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (25/3/2020).

ICW mencatat setidaknya terdapat tujuh kontroversi yang mencuat selama Pimpinan KPK Jilid V menjabat. ICE menyoroti kegagalan KPK menangkap caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan kasus dugaan suap proses PAW Anggota DPR.

Sudah hampir tiga bulan, KPK belum juga mampu membekuk Harun Masiku. Padahal rekam jejak KPK selama ini dikenal cepat dalam menemukan pelaku korupsi yang melarikan diri.

"Sebagai contoh, mantan bendahara Partai Demokrat M Nazarudin dalam waktu 77 hari dapat ditangkap KPK di Kolombia," katanya.

Selain itu, ICW menilai Komisioner KPK tidak memberikan informasi yang transparan terkait penanganan perkara kepada publik. Hal ini bisa tercermin dari pernyataan pimpinan KPK mengenai peristiwa penyekapan tim Satgas KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat mengejar Harun Masiku sebelum menjadi buron. Sampai saat ini tidak ada satupun Komisioner KPK yang memberikan informasi yang utuh dan jujur tentang kejadian tersebut.

"Bahkan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Ketua KPK menolak memberikan jawaban ketika ditanya tentang kejadian di PTIK," katanya.

Komisioner KPK juga dinilai ICW telah bertindak sewenang-wenang terhadap pegawainya sendiri. Salah satu bukti konkret atas hal tersebut terlihat dalam polemik pengembalian Penyidik KPK, Kompol Rossa ke Polri. Rossa diberhentikan tanpa melalui mekanisme yang jelas. Padahal Rossa sedang menangani perkara dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Tak hanya itu, masa tugas Rossa baru berakhir pada September mendatang dan tidak pernah dijatuhi sanksi apapun di KPK," katanya.

Kurnia mengatakan, Komisioner KPK juga terkesan berniat memotong kompas proses hukum atas Harun Masiku untuk menutupi kelemahan lembaga antikorupsi dalam mencari tersangka tersebut. Alih-alih serius memburu dan membekuk Harun, Pimpinan KPK malah mendorong persidangan secara in absentia.

Secara yuridis, katanya, persidangan in absentia memungkinkan digelar berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor. Namun, katanya, Komisioner KPK telah keliru dalam memunculkan wacana persidangan in absentia. Ditegaskan, metode menyidangkan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa hanya dimungkinkan ketika terkait langsung dengan kerugian negara.

"Sedangkan perkara yang menjerat Harun Masiku merupakan tindak pidana suap," katanya.

Selain itu, Kurnia mengatakan, jumlah penindakan yang dilakukan oleh KPK menurun drastis sejak dipimpin Firli Cs. Dari data KPK, sejak tahun 2016-2019 lembaga antikorupsi telah menggelar tangkap tangan sebanyak 87 kali dengan total tersangka 327 orang.

Namun sejak Pimpinan KPK Jilid V yang mulai bekerja pada akhir 2020, KPK baru dua kali menggelar tangkap tangan, yakni kasus suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Namun, ICW menggarisbawahi, dua perkara itu bukan murni dimulai oleh lima Komisioner KPK baru. Hal ini lantaran dua OTT itu digelar berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditandatangani pimpinan KPK sebelumnya.

"Kedua perkara itu sprinlidiknya sudah ada sejak era Agus Rahardjo cs," katanya.

ICW juga menilai Komisioner KPK terlalu sering bertemu dengan pihak-pihak yang justru berpotensi mengikis nilai-nilai independesi dan etika pejabat KPK. Terhitung sejak Januari hingga Februari 2020, Komisioner KPK telah mendatangi 17 instansi negara, termasuk tiga kali kunjungan ke DPR. ICW menilai para pimpinan KPK Jilid V tidak memahami pentingnya menjaga independensi kelembagaan.

"Dalih sosialisasi pencegahan tidak dapat diterima dengan akal sehat karena strategi pencegahan sudah jelas alur, pendekatan dan kebijakan-kebijakan teknisnya," katanya.

Selain itu, ICW juga menyoroti langkah Komisioner KPK yang mengumumkan kepada publik terkait penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan. Publikasi semacam ini dinilai ICE tidak lazim dan belum pernah terjadi di KPK. Sebab, keseluruhan perkara tersebut masih dimungkinkan dilanjutkan ke tingkat penyidikan jika di kemudian hari ditemukan bukti tambahan.

"Selain itu dalam UU KPK, UU Tipikor, bahkan KUHAP sekali pun memang tidak pernah mengenal istilah publikasi penghentian di tingkat penyelidikan," katanya.

Lebih jauh, ICW menilai keberadaan UU KPK baru telah secara langsung mempengaruhi ritme kerja KPK.
Berbagai kontroversi ini membuat kepercayaan publik pada KPK merosot drastis. Setidaknya hal itu tercermin dari riset Indo Barometer dan Alvara Institute pada awal tahun 2020.

"Dua riset itu sekaligus mengonfirmasi pesimisme masyarakat luas atas proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak kredibel, ceroboh dan tidak mengindahkan berbagai rekam jejak yang ada," katanya.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan penilaian dan kritik yang disampaikan ICW tersebut merupakan bentuk kecintaan pada KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"ICW mengkritik dan menilai kerja KPK saat ini kami yakini karena atas dasar cinta KPK dan pemberantasan korupsi di negeri ini," katanya.

Ali memastikan, KPK bakal menjadikan kritik saran dan masukan dari ICW maupun pihan lain sebagai bagian untuk memperbaiki kinerja di kemudian hari. KPK, kata Ali berkomitmen untuk terus bekerja semaksimal mungkin dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"KPK akan terus berikhtiar dan berkarya semaksimal mungkin bersama penegak hukum lain dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi agar negeri yang kita cintai bersama ini terbebas dari korupsi," katanya. 



Sumber: BeritaSatu.com